Ke Media Australia, Anies Mengaku Sempat Dilarang Tes Korona

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan sejumlah kritik terhadap pemerintah pusat dalam penanganan virus korona atau covid-19. 

Hal itu dimuat dalam tulisan hasil wawancara media Australia, The Sydney Morning Herald, yang ditayangkan pada Kamis (7/5) berjudul 'Not allowed to do testing': governor says Jakarta was tracking COVID-19 cases in January.

Dalam tulisan itu, Anies mengungkapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya sudah memantau potensi penyebaran virus korona sebulan sebelum pengumuman kasus infeksi pertama di Indonesia pada 2 Maret. 

Baca juga: Jokowi Konfirmasi Kasus Virus Korona Pertama di Indonesia

Anies mengungkapkan, pada 6 Januari, pemprov sudah menggelar pertemuan dengan rumah sakit di Jakarta untuk mengantisipasi virus covid-19 atau yang saat itu disebut sebagai fenomena pneumonia Wuhan. Sehingga, dibuat nomor hotline untuk 190 rumah sakit di Jakarta dalam mengantisipasi virus itu. 

Karena jumlah terus meningkat, imbuh dia, pada Februari, seluruh jajaran pemprov diberi tugas dalam menangani virus tersebut. 

"Ketika jumlahnya naik terus, itu kami tidak diizinkan melakukan pengujian. Jadi, setiap kali memiliki kasus, kami mengirimkan sampel ke laboratorium nasional (yang dikendalikan pemerintah). Dan kemudian laboratorium nasional akan menginformasikan, positif atau negatif. Pada akhir Februari, kami bertanya-tanya mengapa semuanya negatif?"

"Pada waktu itu saya memutuskan untuk go public dan saya katakan kami telah memantau, ini adalah angkanya. Segera itu semacam ditanggapi oleh Kementerian Kesehatan yang mengatakan kami tidak memiliki kasus positif."

Baca juga: Menkes: Indonesia Bebas Virus Korona Berkat Doa

Pemerintah pusat telah secara rutin melaporkan perkembangan terkait virus korona. 

Anies membantah pandangan optimistis pemerintah pusat kalau Indonesia telah melalui masa terburuk. "Saya belum yakin apakah kita akan merata. Kita harus menunggu beberapa minggu ke depan untuk menyimpulkan apakah tren itu sedang merata atau kita masih bergerak naik," katanya.

Anies mengungkapkan, Jakarta memiliki lebih banyak kasus dari angka resmi pemerintah yakni 4.770 infeksi dan 414 kematian.

Tingginya angka kematian akibat covid-19 di Jakarta, kata Anies, terlihat dari lonjakan jumlah pemakaman dalam beberapa bulan terakhir.

Pada paruh kedua Maret, jumlah pemakaman di DKI Jakarta mencapai 4.300 layanan, sedangkan pada April 4.590.

Baca juga: Pondok Ranggon Krisis Lahan, Pemakaman Jenazah Covid-19 Dipindah

Padahal, rata-rata jumlah pemakaman di Jakarta adalah 3 ribu. Sehingga, ada peningkatan sekitar 1.500 kematian per bulan.

"Kelebihan kematian ini kemungkinan besar adalah kasus covid-19. Jika kita mengatakan 5-10% (angka kematian), mungkin di luar sana, ada 15 ribu hingga 30.000 infeksi (di Jakarta). Kami pikir jumlah (kematian dan infeksi) jauh lebih tinggi dari apa yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan," tandas Anies. 

Gugus tugas Covid-19 Indonesia telah memperkirakan kehidupan normal pada Juni atau Juli. Target itu sepertinya mundur menjadi Agustus.

"Mengapa saya tidak ingin membuat prediksi? Karena saya melihat data, tidak mencerminkan sesuatu yang akan segera berakhir. Itulah yang dikatakan oleh para ahli epidemiologi. Ini adalah waktu di mana para pembuat kebijakan perlu mempercayai ilmu pengetahuan," kata Anies.

Dia juga mengaku frustrasi dengan Kementerian Kesehatan karena kurang transparan. "Dari pihak kami, bersikap transparan dan memberi tahu apa yang harus dilakukan adalah memberikan rasa aman. Tetapi Kementerian Kesehatan merasakan sebaliknya, transparansi akan membuat panik. Itu bukan pandangan kami."

Terkait kebijakan larangan mudik yang dinyatakan Presiden Joko Widodo pada 21 April, menurut Anies, juga sudah terlambat. Anies memperkirakan 1,6 juta orang telah meninggalkan Jakarta untuk mudik. 

Baca juga: Presiden Jokowi Resmi Larang Mudik

Dan untuk menghentikan gelombang kedua infeksi korona di Ibu Kota terkait arus balik, Anies mengaku akan memperketat orang yang hendak kembali ke Jakarta.

Terkait anggapan kalau dirinya berlebihan, Anies mengaku tidak ambil pusing. "Saya tidak khawatir tentang apa yang dikatakan media sosial tentang kebijakan kami, saya lebih khawatir tentang apa yang akan ditulis sejarawan di masa depan tentang kebijakan kami." (X-15)