Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
WALI Kota Bogor Bima Arya Sugiarto klaim penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) Kota Bogor, akan selesai dalam beberapa hari ke depan.
Progresnya, kata Bima, saat ini sudah 33 persen dan itu bisa dicek di salur.kota bogor.go.id. Salur adalah aplikasi informasi tentang penyaluran bansos bantuan langsung tunai (BLT) Kota Bogor.
"Realisasi pembayaran yang dari APBD Kota Bogor saat ini sudah 33 persen. Jadi 67 persen on the way. Kalau pemerintah kota, beberapa hari ke depan tuntas 100 persen. Tapi yang masih bertahap itu, dari propinsi dan pusat," kata Bima usai meninjau pelaksanaan swab test terhadap pedagang dan oengunjung di Pasar Kebon Kembang, Jumat (8/5) sore.
Dalam kesempatan itu, Bima kembali menegaskan dirinya akan bertindak tegas terhadap aparat bawahannya yang bermain-main dengan bansos.
"Sudah dibuat surat edaran, yang kita lihat main -main, kita seret ke pidana. Gak berprikemanusiaan jika mereka main -main di kala musibah,"tegas Bima.
Baca juga:Mau Masuk ke Jakarta Harus Tunjukkan Surat Kesehatan
Hingga saat ini, Bima mengaku pihaknya belum menerima laporan adanya penyelewengan di tingkat lurah. Tapi ada laporan di tingkat RT , RW yaitu berupa pungli.
" Tidak ada laporan lurah. Yang masuk, laporan RT, RW,. Itu pun inisiatif dari penerima. Tapi begini, kalau penerima bisa sampai ngasih, berarti penerima itu gak susah-susah amat. Makanya itu, betul -betul kita evaluasi ini. Jangan sampai orang yang mampu malah diberi,"pungkasnya.
Sebelumnya, dalam penyaluran bansos ini, Pemkot Bogor bekerja sama dengan PT Pos Indonesia terhitung 1 - 10 Mei mulai menyalurkan bantuan sosial dalam rangka jaring pengaman sosial Covid-19 yang berasal dari APBD Kota Bogor kepada 19.904 Kepala Keluarga (KK) Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Masing- masing KK akan menerima uang tunai sebesar Rp. 500 ribu selama 4 bulan.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Anggraeny Iswara mengatakan, penyaluran bantuan Non DTKS dari APBD Kota Bogor ini sudah dijadwalkan di masing-masing kelurahan. Nantinya, penerima bantuan datang langsung ke kelurahan setempat dengan menerapkan protokol kesehatan.
"Jadi, mekanismenya dilaksanakan oleh kantor pos. Data 19.904 KK penerima ini akan menerima bantuan secara terjadwal,"pungkasnya. (OL-2)
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
KABAR duka datang dari Pemerintahan kota Bogor. Wali Kota Bogor periode 1999-2004, Iswara Natanegara meninggal dunia.
Status siaga 3 yang sudah terjadi selama empat jam lebih ini membuatnya khawatir dengan kondisi hilir.
Kemenhut menertibkan aktivitas pertambangan ilegal di kawasan hutan produksi terbatas Gunung Karang, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor
Dari hasil investigasi, kawasan hutan tersebut diduga dimanfaatkan untuk pertambangan tanpa izin yang sah berupa galian batu kapur (karst).
Bertepatan dengan hari jadi, Bonvie meluncurkan program sosial bertajuk “Tumbuh Bersama Bonvie”.
Beberapa titik sudah mulai dilakukan normalisasi. Meski sifatnya masih dalam rangka penanganan darurat, tetapi spek teknisnya sudah mulai mengarah pada standar normalisasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved