Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengaku tak paham lagi soal keputusan Kementrian Perindustrian (Kemenperin) yang mengizinkan ribuan perusahaan beroperasi selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
"Kalau enggak salah sudah 1.050 (perusahaan) berapa gitu. Penambahan (perusahaan yang diizinkan) tetap jalan terus. Kita enggak ngerti," ujar Andri di Jakarta, Selasa (5/5).
Ribuan perusahaan tersebut mendapatkan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI) dari Kemenperin. Andri menduga masifnya perusahaan yang beroperasi selama PSBB karena efek domino soal mudahnya mendapatkan IOMKI tersebut. Hal ini seharusnya yang harus diperhatikan oleh Kemenperin.
Baca juga: Pemkab Bogor Keluhkan Perusahan Abaikan Protokol PSBB
Semua perusahaan yang diizinkan itu tidak termasuk dalam 11 sektor usaha yang diizinkan beroperasi selama PSBB berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 10.
"Saat PSBB tahap I dia taat, tapi mungkin dia (perusahaan) dikasih tahu teman-temannya urus IOMKI (mudah), keluar izin, dia buka. Bukan salah dia, masa kita cabut izinnya. Ini saya pertanyakan. Bukan salah pengusaha," jelas Andri.
Kekhawatiran Andri ini beralasan. Pasalnya semakin banyaknya perusahaan yang diberikan izin beroperasi, maka mobilitas warga meningkat. Akibatnya tujuan PSBB untuk memutus rantai penularan covid-19 bakal sia-sia.
"Pemberian IOMKI tetap diberikan kepada perusahaan yang betul-betul (layak) mendapatkan. Istilahnya tepat sasaran. Jangan perusahaan yang tidak dapat mendapatkan atau yang tidak mendapatkan malah dapat, sehingga maksud IOMKI-kan perekonomian tetap jalan dan PSBB tetap jalan, itu maksudnya," pungkas Andri. (OL-14)
DANA pensiun swasta terbesar di Norwegia, KLP Pension, memutuskan untuk mencoret dua perusahaan raksasa industri pertahanan dari portofolio investasinya.
Pelapor Khusus PBB untuk wilayah Palestina, Francesca Albanese, membongkar keterlibatan sejumlah perusahaan internasional dalam mendukung genosida Israel itu.
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo subholding dari PTPN III (Persero) mendapat apresiasi dari Pimpinan VII BPK Slamet Edy Purnomo dalam kunjungan kerjanya ke Java Coffee Estate.
MEMASUKI usia ke-26 tahun, PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) yang memasuki usia ke-26 tahun berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi masyarakat dan mitra kerja.
PERUSAHAAN yang mampu membangun merek kuat yang berakar pada kekuatan karyawan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved