Ombudsman Minta Bansos tahap 2 di Jakarta Segera Disalurkan

KEPALA Ombudsman Perwakilan Jakarta Teguh P Nugroho, meminta Pemerintah Provinsi DKI untuk tidak menunda bantuan sosial tahap dua dan segera mencairkan bansos tersebut kepada warga terdampak Covid-19.

Menurutnya, bansos merupakan kompensasi kepada warga agar mereka patuh untuk tetap di rumah atau bekerja di rumah (work from home) selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Apabila, ada penundaan bansos, maka kepatuhan warga khususnya yang paling terdampak semakin menurun.

“Minggu ketiga, ekonomi warga sudah semakin memburuk, tanpa bansos sebagai kompensasi, kondisi ekonomi warga semakin berat," kata Teguh dalam keterangan resminya, Jakarta, (5/5).

Menurut Teguh, banyak warga yang menjadi korban PHK atau perantau yang bekerja di sektor informal yang tidak mendapat penghasilan atau para penggiat UKM yang tidak mampu lagi menjalankan bisnisnya imbas Covid-19.

Mereka sebelumnya tidak tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai kriteria penerima bansos, karena masuk dalam kategori mampu.

Baca juga : PSBB Jakarta, Jumlah Penumpang Transportasi Publik Terus Turun

"Namun karena pandemi, mereka miskin mendadak, dan pembaharuan data mereka untuk dicatatkan membutuhkan waktu” kata Teguh.

Ombudsman mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melanjutkan pembagian bansos yang diikuti pembaharuan data yang benar, seperti warga non-DTKS yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan dari Kemensos.

Selain itu, Ombudsman menyoroti soal model pendistribusian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut Teguh, pemyaluran sembako secara langsung ke penerima melalui RT/RW yang diikuti pendataan secara paralel lebih baik ketimbang melalui pihak ketiga yang dilakukan oleh Kemensos.

”Pendistribusian langsung melalui RT/RW dan Lembaga Kesejahteraan Sosial pendamping warga Disabilitas memungkinkan proses pendataan dan affirmasi data dilakukan secara langsung” pungkas Teguh. (OL-7)