Ombudsman: Rapid Test Non-Covid Masih Dipungut Biaya oleh DKI

Ombudsman Jakarta Raya menemukan adanya syarat tambahan untuk melakukan rapid test bagi masyarakat yang ingin berobat ke rumah sakit untuk penyakit non-covid-19.

Tes tersebut harus dibiayai oleh si pasien sendiri karena tidak ditanggung oleh Rumah Sakit, BPJS, Asuransi Kesehatan Swasta, Pemerintah baik Pusat maupun Daerah.

“Kami melihat potensi tindakan maladministrasi Pemrintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam pengawasan pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit kepada pasien," ujar Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Teguh P Nugroho dalam keterangan resminya, Jakarta, Selasa (5/5).

Langkah tersebut, kata Teguh, mengkhawatirkan pelayanan bagi pasien dengan penanganan pasien penyakit kronis seperti pasien yang membutuhkan cuci darah, yang dikeluhkan para anggota Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPDCI).

Baca juga: Pemkot Cirebon Siapkan Sanksi bagi Pelanggar PSBB

Penanganan kepada masyarakat yang memiliki penyakit kronis luput dari amatan Pemerintah Daerah. Pasien penyakit kronis, sebut Teguh, memiliki penyakit penyerta yang membuat mereka lebih rentan terhadap covid-19

Untuk itu Ombudsman Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menyiapkan mitigasi pelayanan bagi masyarakat umum yang berobat ke rumah sakit, baik itu penyakit kronis maupun penyakit biasa.

”Ada dua langkah yang bisa ditempuh Pemprov DKI. Pertama biaya rapid test ditanggung oleh mereka. Yang kedua menyediakan rumah sakit rujukan bagi para penderita penyakit kronis yang telah menerapkan standar penanganan covid-19 tanpa harus membebani para pasien kronis tersebut”, jelasnya.

Di sisi lain, Ombudsman mengapresiasi capaian 75 ribu lebih rapid test yang telah dilaksanakan oleh Pemprov DKI. Hal itu turut memperbaiki angka pemantauan penderita covid-19. (OL-14)