Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menyebut penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI masih dinilai belum maksimal. Dalam evaluasi tahap pertama bansos, banyak kepala keluarga yang belum terdata untuk menerima bantuan berupa paket sembako itu.
"Di lapangan kami lihat rata sekitar 4.000 tambahan data (penerima bansos) per kelurahan," ujar Aziz, Jakarta, Selasa (5/5).
Menanggapi soal pernyataan Gubernur Anies Baswedan soal penyaluran bansos sudah mencapai 98,4%, Aziz berpendapat lain. Menurutnya, berdasarkan temuan fakta di lapangan masih ada warga miskin yang belum menerima paket sembako itu.
"Ya mungkin yang beliau maksud 98,4% dari data yang sudah ada, tapi di lapangan banyak orang yang belum terdata. Mereka orang miskin baru yang terdampak dari imbas covid-19 dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)," jelas Aziz.
Baca juga: Ombudsman Minta Pemprov DKI Salurkan Bansos Tahap 2
Untuk bansos tahap kedua, ia meminta akurasi data penerima bansos sudah dibenahi oleh Pemprov DKI. Hal ini untuk meminimalisir kekurangan 4000 paket sembako di kelurahan. Jangan sampai, katanya, penyaluran bansos berikutnya juga mengalami molor waktu.
"Semoga sudah ditambahkan (kekurangan data penerima) oleh RT setempat, sehingga bisa dapat di distribusi kedua dengan benar," pungkas Aziz.
Diketahui, paket sembako tersebut diberikan kepada 1.194.633 Kepala Keluarga dengan nominal bantuan sebesar Rp149.500. Hal itu sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 386 Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Sosial Bagi Penduduk yang rentan terdampak COVID-19 dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok selama Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Sebelumnya, Anies Baswedan menuturkan data penerima program bansos tahap kedua lebih banyak dari sebelumnya.
Pasalnya sejak 25 April, belum ada penyaluran bansos dari Pemprov DKI lagi. Namun, katanya, saat ini pembagian bansos dari Kementrian Sosial sedang berlangsung. Ia berjanji bakal segera mengumumkan jadwal pemberian paket sembako tahap kedua.
"Kami akan umumkan secara detail baik segmennya maupun jumlahnya. Lebih bijak bila sudah terstruktur dan lengkap informasinya, baru nanti disampaikan detailnya," tukas Anies saat konferensi pers di Gedung Balai Kota Jakarta, Jumat (1/5). (OL-14)
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
KELANGKAAN beras medium dan premium terjadi selama sepekan terakhir di sejumlah minimarket di Jawa Barat (Jabar). Konsumen terus mendapati kosongnya rak-rak beras.
UNTUK mengantisipasi ketersediaan beras di wilayah Bandung Raya, terutama menjelang datangnya puasa dan lebaran dan menekan harga beras yang masih tinggi.
BAITUL Mal Aceh menyalurkan 1.512 paket pangan kepada masyarakat miskin di Aceh.
BANTUAN sosial adalah salah satu bahasan yang cukup panas di tahun Pemilihan Umum 2024
Pasangan capres-cawapres nomor urut 1 dan 3 sebagai pemohon sebelumnya telah mendaftarkan petitum mereka ke MK.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved