Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
OMBUDSMAN Perwakilan Jakarta Raya menerima 25 laporan masalah terkait pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap 1 yang berlangsung pada 10 April hingga 23 April.
Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho mengatakan Laporan didominasi oleh permasalahan soal bantuan sosial (bansos).
"Sebagian besar soal bansos. Misalnya banyak yang sudah terkena PHK menjadi tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima bansos," ungkap Teguh saat dihubungi Media Indonesia, Senin (4/5).
Ombudsman Jakarta Raya juga menerima laporan terkait pekerja informal yang luput dari penyaluran bansos.
Teguh menjelaskan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Dinas Sosial DKI Jakarta. Komunikasi itu dilakukan pada 23 April lalu. Ia pun menyebut Dinsos berjanji akan memperbaiki pendataan tersebut.
"Sudah, sudah. Mereka berjanji dan sekarang pendataan sedang diperbaiki bahkan melibatkan RT dan RW," terangnya.
Teguh juga mengimbau agar masyarakat yang merasa menjadi warga tidak mampu serta membutuhkan bantuan agar bergerak aktif mendaftarkan diri kepada RT/RW setempat. RT/RW juga diminta agar proaktif mendatangi dan mendata warga yang membutuhkan bantuan. Terlebih PSBB diperpanjang hingga 22 Mei mendatang dan tidak menutup kemungkinan akan kembali diperpanjang jika kasus covid-19 masih bertambah.(OL-4)
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang mengeluhkan penurunan penjualan antara 20%-50% sejak isu beras oplosan mencuat di publik.
Sebagian beras di gudang Perum Bulog sudah berumur lebih dari satu tahun.
Hasil pengamatan Ombudsman menunjukkan bahwa isu pengoplosan beras yang selama ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat sebenarnya tidak sepenuhnya tepat.
Ombudsman menemukan harga beras yang berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dijual di Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat.
ANGGOTA Ombudsman Robert Na Endi Jaweng meminta laporan masalah dalam seleksi CPNS dapat ditangani oleh inspektorat atau pengawas internal instansi terkait.
KETUA Ombudsman Mohammad Najih mengungkapkan pihaknya menerima laporan terkait sederet masalah dalam seleksi CPNS 2024-2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved