Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
OMBUDSMAN Perwakilan Jakarta Raya menerima 25 laporan masalah terkait pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap 1 yang berlangsung pada 10 April hingga 23 April.
Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho mengatakan Laporan didominasi oleh permasalahan soal bantuan sosial (bansos).
"Sebagian besar soal bansos. Misalnya banyak yang sudah terkena PHK menjadi tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima bansos," ungkap Teguh saat dihubungi Media Indonesia, Senin (4/5).
Ombudsman Jakarta Raya juga menerima laporan terkait pekerja informal yang luput dari penyaluran bansos.
Teguh menjelaskan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Dinas Sosial DKI Jakarta. Komunikasi itu dilakukan pada 23 April lalu. Ia pun menyebut Dinsos berjanji akan memperbaiki pendataan tersebut.
"Sudah, sudah. Mereka berjanji dan sekarang pendataan sedang diperbaiki bahkan melibatkan RT dan RW," terangnya.
Teguh juga mengimbau agar masyarakat yang merasa menjadi warga tidak mampu serta membutuhkan bantuan agar bergerak aktif mendaftarkan diri kepada RT/RW setempat. RT/RW juga diminta agar proaktif mendatangi dan mendata warga yang membutuhkan bantuan. Terlebih PSBB diperpanjang hingga 22 Mei mendatang dan tidak menutup kemungkinan akan kembali diperpanjang jika kasus covid-19 masih bertambah.(OL-4)
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut bahwa laporan terkait sengketa tanah Jimbaran telah diselesaikan sesuai mekanisme kelembagaan.
Dokumen tersebut mencakup kajian mendalam mengenai Pengelolaan Sampah di Kota Sorong dan Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Selain sistem pembayaran, evaluasi juga menyentuh aspek kenyamanan penumpang yang mengantre atau menunggu di stasiun.
Keberhasilan menyelamatkan aset negara sebesar Rp1,6 triliun menjadi catatan penting dalam pengawasan di sektor perekonomian.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai komunikasi pemerintah kepada masyarakat masih belum konsisten lantaran warga di Sumatera Barat belum memperoleh informasi.
Reformasi Polri tidak hanya menyasar aspek kelembagaan, tetapi juga budaya kerja, kualitas pelayanan, dan integritas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved