Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KETUA Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria menuntut Pemprov DKI agar tepat sasaran dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Kejadian salah sasaran yang sempat terjadi harus diperbaiki dalam proses penyaluran bansos tahap kedua.
"Kita pernah rapat sama mereka (Dinsos) untuk minta data penerima bansos tahap pertama. Untuk tahap berikutnya lebih transparansi lagi," kata Iman kepada Media Indonesia, Rabu (29/4).
Iman menyinggung soal nama anggota DPRD dari Fraksi PDIP Jhonny Simanjutak yang masuk dalam penerima bansos DKI.
Baca juga: Penyeleweng Bansos akan Dipidanakan
Akurasi data, katanya sangat penting agar warga yang benar-benar membutuhkan menerima paket sembako selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
"Jangan ada anggota dewan lagi yang menerima. Kami kan juga bisa bantu awasi di dapil masing-masing. Bener enggak penerimaan bantuan itu. Asal dari mereka terbuka juga," tutur Iman.
Iman mengatakan warga yang rentan miskin bertambah dari hari ke hari. Hal ini imbas banyaknya perusahaan yang ditutup selama PSBB. Pendataan yang benar melibatkan RW juga harus dilakukan Pemprov DKI. Jangan sampai, sebutnya, data penerima bansos memakai data lama.
"Itu jadi concern kita. Saat ini angka warga yang telantar juga terlihat (naik). Yang kena PHK, hidupnya dari kost ke kost. Pulang kampung uda enggak boleh, kan harus diperhatikan juga," pungkas Iman.
Penyaluran bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahap dua ditunda sementara. Kepala Divisi Perkulakan Retail Distribusi PD Pasar Jaya Edison Sembiring mengungkapkan kini pihaknya sedang membahas terkait akurasi data penerima.
"(Bansos) ini sedang dibahas di tingkat Pemprov ya. Supaya dalam (penyaluran) bansos kedua ini lebih akurat semuanya," ujar Edison saat dikonfirmasi, Selasa (28/4). (OL-1)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved