Bima Arya Ancam Pecat dan Pidanakan Anak Buah Main-Main Bansos

WALI Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya Sugiarto menegaskan akan totalitas dalam perang menghadapi virus korona atau covid-19.

Sehingga, dia meminta jajaran di bawahnya untuk tidak main-main dalam penyaluran bantuan bosial (bansos) terhadap masyarakat terdampak pandemi virus tersebut.

Dia menyatakan tidak akan segan untuk mencopot aparatnya dan membawa ke ranah hukum pidana bila ada yang bermain-main.

Hal itu ditegaskan Bima saat memberikan arahan kepada enam kepala dinas dan tiga camat yang baru dilantiknya, Selasa (28/4).

Kepada kepala dinas dan camat dia mengintruksikan agar bersikap tegas ketika di lapangan dalam masa penerapan PSBB (pembatasan sosial berskala besar).

Pemberian bantuan kepada warga baik yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan non-DTKS harus dipastikan tidak ada penerima ganda.

"Camat, pastikan tidak ada warga yang haknya dikhianati. Serap informasi dari warga. Tanggung jawab camat dan lurah untuk pastikan itu. Dalam satu bulan, kalau ada persoalan yang tidak dikendalikan, saya akan copot. Kalau ada camat, lurah membiarkan ada permainan RT, dan RW. Kalau ada aparatur bermain-main, mencari materi, saya akan copot dan pidanakan," tegasnya.

Menurut Bima, hal itu bukan bicara sekadar Kota Bogor saja, tapi apa yang di lakukan akan dilihat kota lain. Akan dicontoh orang lain.

Dia mengatakan, banyak di antara warga kita berpikir hidup atau mati. Yang terpapar covid-19 semua berpikir hidup ada di ujung. Yang tetapi tidak bisa bekerja, juga berpikir hidupnya di ujung. Situasi yang tidak mudah.

"Ini ujian bagi kepemimpinan kita. Siapa yang kuat, amanah akan jadi amanah. Tidak ada tempat untuk memperkaya diri sendiri, korupsi. Jadi yakinilah, yang kita lakukan hari ini akan selamatkan orang lain. Ini ikhtiar kita. Ini jihad kita, untuk selamatkan mausia," tegas dia.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menjelaskan, setelah melalui proses pendataan, verifikasi dan pencocokan data, Dinas Sosial Pemkot Bogor, secara keseluruhan penerima bansos ada 156.381 KK (kepala keluarga).

Adapun rinciannya, dari alokasi sumber pemerintah pusat untuk yang DTKS ada sebanyak 41.845 KK penerima PKH dan 24.183 KK penerima program sembako.

Sedangkan untuk yang bersumber dari Propinsi Jawa Barat, yang DTKS ada sebanyak 8.046 KK dan non-DTKS sebanyak 42.000 KK.

Untuk yang bersumber dari Pemkot Bogor, non-DTKS ada sebanyak 23.000 KK dan program nasi bungkus sebanyak 13.500 jiwa. Kemudian yang bersumber dari bansos tunai Kementrian Sosial untuk yang DTKS ada sebanyak 1.579 KK dan non-DTKS ada sebanyak 16.178 KK.

"Skema bantuannya, PKH dan sembako setara Rp200 ribu selama terdaftar, PKH dan sembako perluasan Rp200 ribu x 9 bulan. Dari Pemrov Rp500 ribu x 4 bulan berupa sembako setara Rp350 ribu dan tunai Rp150 ribu. Yang dari pemkot berupa BLT Rp500 ribu x 4 bulan dan dari BST Kemensos Rp600 ribu x 3 bulan," paparnya.

Baca juga: Airlangga Akui Ada Keterlambatan Distribusi Bahan Pangan

Dia menjelaskan penyaluran bantuan pemkot berupa BLT dilakukan bertahap dimulai 27 April dan dikerjasamakan dengan PT Pos Indonesia ke penerima langsung.

"By name by address, sehingga tidak ada campur tangan aparat di bawah," jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, aparat di wilayah akan dibekali daftar nama penerima dari 5 sumber bantuan baik pemerintah pusat, pemerintah propinsi maupun Pemerintah Kota Bogor.

Bagi penerima masing-maaing bantuan akan ditandai dengan sticker jenis sumber bantuan. Sehingga apabila ada penerima yang menerima bantuan berkali- kali atau tidak tepat sasaran, dapat diketahui warga lain dan dapat menjadi catatan untuk dibatalkan atau dikembalikan.

"Mudah-mudahan penyaluran terus dilaksanakan sesuai dengan target. Yang pasti untuk PKH langsung kepada penerima rutin atau penerima baru dengan metode pembukaan rekening kolektif via Bank,"pungkasnya. (X-15)