Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
WALI Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko menuturkan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kali ini bakal efektif. Dilansir dari Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Jakarta Utara, Sigit telah rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan PSBB tahap pertama dan PSBB tahap lanjutan sudah dilakukan bersama TNI-Polri maupun unsur masyarakat. Tahap kedua PSBB ini tidak hanya sekadar memberikan peringatan.
"Bakal ada penindakan hukum bagi pelanggar. Hal ini diupayakan untuk pencegahan penyebaran covid-19," terangnya, Jumat (24/4).
Sigit melihat pada PSBB tahap pertama sejak (9/4) hingga (23/4), masih ada warga yang melanggar aturan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta.
baca juga: Satpol PP Waspadai Serbuan Manusia Gerobak
"Terutama pada pelanggaran ketidaktertiban masyarakat yang aktivitasnya masih berkerumun," kata Sigit.
Dengan diberikan sanksi tegas, Sigit berharap semakin efektifnya pelaksanaan PSBB. Hal ini untuk menekan penyebaran penularan covid-19 di Jakarta Utara. Apabila masyarakat disiplin dengan mematuhi aturan PSBB, Sigit menyebut ke depannya masyarakat akan kembali beraktivitas. (OL-3)
Saat ini petugas sedang berupaya menangani banjir kiriman yang terjadi di 51 Rukun Tetangga (RT) di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur dengan mengoperasikan sejumlah pompa air.
Narasi sejarah Jakarta selama ini terlalu menonjolkan peran lokal dan mengabaikan kontribusi daerah lain.
Kader Dasawisma telah bekerja secara nyata sebagai pasukan terdepan dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Justru Bandung, Jawa Barat, yang menempati posisi pertama sebagai kota termacet di dunia versi perusahaan teknologi geolokasi global.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mengungkap selain Padel, lapangan atau lokasi olahraga lainnya juga telah dikenakan pajak 10%.
Warga Jakarta pernah menitipkan amanah kepada 10 kader terbaik Hanura untuk memperjuangkan hak dan aspirasi mereka di DPRD DKI
Nikita Mirzani meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan hukum di Indonesia, usai menjalani sidang dakwaan kasus pemerasan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Hanna Kathia adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dan konsern mengembangkan spesialisasinya dalam bidang arbitrase, korporasi, litigasi hingga kekayaan intelektual.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved