Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Jhonny Simanjutak membenarkan namanya terdata dalam penerimaan bantuan sosial (bansos) Pemprov DKI Jakarta. Namanya tercatat di RW 15, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.
"Iya benar, saya enggak paham kenapa bisa terdata. Artinya, screening dari pemprov ini harus dibenarkan," kata Jhonny kepada Media Indonesia, Jakarta, Rabu (22/4).
Dirinya pertama kali tahu terdata sebagai penerima bansos dari pihak RT setempat. Jhonny pun menyayangkan hal tersebut bisa luput dari Pemprov DKI.
Baca juga : Saat PSBB, 25 Pelaku Judi Sabung Ayam Ditangkap
"Harus dikoreksi ini pendataan bansos DKI. Masa seorang Jhonny Simanjuntak mendapatkan bansos. Padahal orang lain banyak yang membutuhkan," ujar Jhonny.
Dirinya bakal menolak pemberian sembako. Hal ini seharusnya menjadi pembelajaran kepada Pemprov DKI untuk mengevaluasi penyaluran bansos tersebut.
"Ini patut dikoreksi, artinya tidak bis kerja setengah-setengah lagi. Harus serius. Di Kelapa Gading juga kan bermasalah," pungkas Jhonny. (OL-7)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved