Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Jhonny Simanjutak membenarkan namanya terdata dalam penerimaan bantuan sosial (bansos) Pemprov DKI Jakarta. Namanya tercatat di RW 15, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.
"Iya benar, saya enggak paham kenapa bisa terdata. Artinya, screening dari pemprov ini harus dibenarkan," kata Jhonny kepada Media Indonesia, Jakarta, Rabu (22/4).
Dirinya pertama kali tahu terdata sebagai penerima bansos dari pihak RT setempat. Jhonny pun menyayangkan hal tersebut bisa luput dari Pemprov DKI.
Baca juga : Saat PSBB, 25 Pelaku Judi Sabung Ayam Ditangkap
"Harus dikoreksi ini pendataan bansos DKI. Masa seorang Jhonny Simanjuntak mendapatkan bansos. Padahal orang lain banyak yang membutuhkan," ujar Jhonny.
Dirinya bakal menolak pemberian sembako. Hal ini seharusnya menjadi pembelajaran kepada Pemprov DKI untuk mengevaluasi penyaluran bansos tersebut.
"Ini patut dikoreksi, artinya tidak bis kerja setengah-setengah lagi. Harus serius. Di Kelapa Gading juga kan bermasalah," pungkas Jhonny. (OL-7)
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Dalam rancangan yang disepakati DPRD dan Pemkab Klungkung, fokus utama diarahkan pada pengembangan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved