Waduh, Anggota DPRD DKI Masuk Dalam Daftar Penerima Bansos

DPRD Sulteng Desak Bareskrim Polri Usut Tuntas Tambang Ilegal di Poboya

Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.

Pilkada tak Langsung Tekan Politik Masih Perlu Didukung Data Ilmiah

DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.

DPR dan Pemerintah Sepakat tak Masukkan UU Pilkada dalam Prolegnas 2026 

WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada

Sikap PKS Soal Pilkada Cerminkan Upaya Jaga Kedaulatan Rakyat

PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.

Sikap PDI Perjuangan tak Berubah soal Pilkada, Ini Pernyataan Lengkapnya dari Hasto

PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.  

Hasto: Sikap PDIP Jelas Tolak Wacana Pilkada melalui DPRD

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

DPRD DKI Usul Bansos Keluarga Pelaku Tawuran Dicabut

Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.

Pemprov DKI harus Cabut Bansos Warga yang Terlibat Tawuran

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.

DPRD DKI Dorong Pencabutan Bansos bagi Keluarga Pelaku Tawuran

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.

Batas Akhir Pencairan BLT Kesra 31 Desember, Penerima Diimbau Segera Ambil Dana

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.

Miris, Gaji Guru PPPK Paruh Waktu di Grobogan Hanya Rp300 Ribu per Bulan

Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.

Belasan Ribu KPM Bansos di Kota Tasikmalaya Diduga Terlibat Judol

Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.

Asta Cita dan Zakat yang Menguatkan Indonesia

Menakar Nasionalisme Ekonomi Iran dan Indonesia

Harapan Baru Eliminasi Korupsi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia