Pemprov DKI tidak Siap Salurkan Bansos

BANYAKNYA warga Ibu Kota yang sudah pindah domisili dan meninggal dunia, tetapi terdaftar sebagai penerima bansos, semakin membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI memang tidak siap menyalurkan bantuan selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) covid-19.

Realitas itu diperparah dengan bukti adanya warga dengan status ekonomi menengah ke atas di perumahan elite yang juga tercacat sebagai penerima.

Demikian penegasan Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho ketika dihubungi, kemarin. *“Ya, di awal-awal ini masih sporadis saja. Kalau 1-2 masih wajar. Tapi kalau di beberapa wilayah yang seperti itu banyak, tentu ini jadi catatan,” kata Teguh.

Ia mengaku saat ini pihaknya tengah mengumpulkan detail informasi mengenai penyaluran bansos. Dalam proses pemeriksaan dan pengumpulan informasi itu, Ombudsman bekerja sama dengan Pemprov DKI dan lembaga nonpemerintah yang fokus pada hal tersebut.

Jika tidak ada aral, terang dia, rencananya hari ini Ombudsman akan mengundang Pemprov DKI untuk rapat melalui video teleconference.

“Saya tidak bisa menyatakan apa yang salah dan apa yang benar sebelum kami verifi kasi ke dinas sosial dan dinas kesehatan. Nah, yang hadir pada pertemuan itu, ya yang terkait tindakan korektif, seperti apa yang akan dilakukan Pemprov DKI untuk memperbaiki bansos,” katanya.

Teguh juga menyoroti ketidaksiapan pemerintah setempat. Maklum, sejauh ini belum ada separuh dari total target penyaluran bansos sebanyak 1,2 juta KK terdistribusi. Ia berharap rekomendasi yang bakal disampaikan dalam pertemuan itu dapat menjadi solusi untuk perbaikan.

Transparansi

Ketua Fraksi NasDem DKI Jakarta Wibi Andrino meminta Pemprov DKI Jakarta membuat wadah pengeluhan.

“Perlu adanya mekanisme penanganan keluhan apabila terjadi sengketa data pada saat verifi kasi,” ujar Wibi. NasDem menilai pentingnya transparansi ke publik perihal data bansos.

Dengan begitu, penyalurannya dapat tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat bahwa bansos rentan dimanipulasi.

“RT-RW harus aktif membantu untuk bertanya kepada warganya apakah warga tersebut memerlukan bansos. Jika ya, minta fotokopi KTP dan KK untuk pendataan dan laporan penerima bansos.”

Kemarin, Pemprov DKI kembali mendistribusikan bantuan sosial di 18 kelurahan di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. “Total paket sebanyak 92.269 paket. Pemprov DKI berupaya maksimal agar distribusi bantuan sosial dapat dilaksanakan sesuai jadwal,” tukas Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati.

Secara terpisah, Korps Bhayangkara menggelar bakti sosial di seluruh Indonesia untuk membantu meringankan beban masyarakat. Instruksi itu disampaikan Kapolri Jenderal Idham Azis melalui surat telegram Nomor ST/1205/IV/KEP/2020 tertanggal 15 April 2020. (Put/Ins/Ykb/J-3)