Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PENYALURAN bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Pemprov DKI selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) disebut berantakan.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Wibi Andrino menyebut banyak warga yang tidak memiliki penghasilan tidak mendapat bansos. Warga mampu yang masuk golongan menengah ke atas justru menjadi penerima bansos karena terdaftar sebagai penerima.
Wibi menyebut distribusi yang sekarang dilakukan Pemprov DKI adalah tahap pertama dari empat tahap yang direncanakan. Ia pun berharap pada pendistribusian tahap kedua dan seterusnya, perbaikan-perbaikan terus dilakukan.
"Harus diakui memang ini kacau di awal. Tapi ini kan tahap pertama. Masih ada tahap kedua, ketiga. Kita harap ada perbaikan di tahap selanjutnya," kata Wibi saat dihubungi, Selasa (21/4).
Baca juga : Gerindra Kritik Gubernur Anies soal Data Penerima Bansos
Wibi juga menyoroti kinerja Perumda Pasar Jaya yang tidak mampu mengemas paket bansos sehingga penyaluran bansos berupa sembako tidak tepat waktu.
Ia pun meminta agar ada evaluasi menyeluruh terkait pendistribusian bansos. Dengan tidak optimalnya kinerja Perumda Pasar Jaya, Wibi yang juga anggota Komisi A DPRD itu meminta Pemprov DKI terbuka terhadap kerja sama dengan pihak luar untuk penyaluran bansos.
"Saat ini tidak ada cara lain ya harus membuka diri bekerja sama dengan pihak luar," tegas Wibi.(OL-7)
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved