Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYALURAN bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Pemprov DKI selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) disebut berantakan.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Wibi Andrino menyebut banyak warga yang tidak memiliki penghasilan tidak mendapat bansos. Warga mampu yang masuk golongan menengah ke atas justru menjadi penerima bansos karena terdaftar sebagai penerima.
Wibi menyebut distribusi yang sekarang dilakukan Pemprov DKI adalah tahap pertama dari empat tahap yang direncanakan. Ia pun berharap pada pendistribusian tahap kedua dan seterusnya, perbaikan-perbaikan terus dilakukan.
"Harus diakui memang ini kacau di awal. Tapi ini kan tahap pertama. Masih ada tahap kedua, ketiga. Kita harap ada perbaikan di tahap selanjutnya," kata Wibi saat dihubungi, Selasa (21/4).
Baca juga : Gerindra Kritik Gubernur Anies soal Data Penerima Bansos
Wibi juga menyoroti kinerja Perumda Pasar Jaya yang tidak mampu mengemas paket bansos sehingga penyaluran bansos berupa sembako tidak tepat waktu.
Ia pun meminta agar ada evaluasi menyeluruh terkait pendistribusian bansos. Dengan tidak optimalnya kinerja Perumda Pasar Jaya, Wibi yang juga anggota Komisi A DPRD itu meminta Pemprov DKI terbuka terhadap kerja sama dengan pihak luar untuk penyaluran bansos.
"Saat ini tidak ada cara lain ya harus membuka diri bekerja sama dengan pihak luar," tegas Wibi.(OL-7)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved