Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan sudah memperkuat patroli-patroli pengawasan ke seluruh wilayah Jakarta. "Terutama lokasi-lokasi yang biasanya menjadi pusat keramaian selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebab di lapangan masih banyak warga yang tidak patuh terhadap aturan PSBB dan masih berkerumun," kata Arifin saat dihubungi, Selasa (21/4).
Menurut Arifin, pihaknya terus mengimbau. "Sambil kita sidak, patroli. Kita lakukan penindakan sambil sosialisasi terus ke masyarakat soal bahaya covid-19," lanjutnya.
Arifin menegaskan pihaknya belum mengenakan sanksi berat kepada warga terkait pelanggaran yang ada karena mempertimbangkan kondisi yang sedang sulit.
"Pokoknya sekarang kita jaga dan kita sosialisasi terus. Kita memang nggak kasih sanksi (pidana) karena ini kan kondisi lagi sulit. Kita juga nggak mudah dan senang menghukum orang. Tapi kita imbau terus sambil jalan, sambil patroli bahwa ini (PSBB) demi kepentingan semuanya," ungkap Arifin.
Baca juga: Satpol PP Tertibkan Pasar Ikan Jatinegara
Namun demikian, sanksi penutupan bagi lokasi-lokasi usaha yang belum tutup tetap dilakukan. "Mengingat lokasi usaha berpotensi membuat kerumunan warga yang cukup tinggi," ujarnya.
Di samping itu, menurut Arifin, dengan pemberian pemahaman berulang-ulang, warga nantinya akan memahami bahaya covid-19.
"Kita imbau agar mereka patuh dan disiplin. Karena kika mereka tidak disiplin ini justru akan makin lama selesainya. Memang masih banyak yang berorientasi materi," pungkasnya.
Masa PSBB dimulai sejak 10 April lalu dan akan berakhir pada 23 April mendatang. PSBB dilakukan berdasarkan Permenkes No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Untuk Pencegahan Covid-19 dan Pergub DKI No.33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB untuk Pecegahan Penularan Covid-19 di Jakarta. (OL-14)
Budi mengatakan personel akan ditempatkan di gereja-gereja, titik keramaian, hingga lokasi yang menjadi pusat kegiatan umat Kristiani selama perayaan Paskah.
Menurut dia, kreativitas warga tidak seharusnya dipandang sebagai pelanggaran semata, melainkan potensi kolaborasi.
Namun demikian, Pramono menegaskan bahwa pembangunan zebra cross tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
Layanan pelaporan pendatang sebenarnya telah dibuka sejak 25 Maret 2026 di seluruh titik layanan Dukcapil, mulai dari tingkat Suku Dinas, kecamatan, hingga kelurahan.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat memiliki peran dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengembangkan fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan perpustakaan daerah.
Satpol PP bergerak cepat dengan menerjunkan tim reklame ke lapangan untuk melakukan penanganan serta penertiban terhadap reklame
Penduduk pendatang yang akan masuk Bali, diminta untuk melengkapi diri dengan administrasi kependudukan. Baik itu KTP, tujuan jelas, dan juga ada penjaminnya.
Personel di lapangan dilarang keras meminta sumbangan, baik dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR) maupun dalih lainnya.
Peringatan hari ulang tahun Satpol PP pada 2026 menjadi momentum untuk menegaskan kembali peran strategis ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
Langkah antisipatif ini krusial untuk menciptakan situasi kota yang aman dan kondusif.
Satpol PP DKI Jakarta menegaskan tidak akan ragu menjatuhkan sanksi terhadap tempat usaha hiburan yang melanggar aturan operasional selama Ramadan 1447 H.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved