Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPRD Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, mengkritisi penyaluran bantuan sosial (bansos) di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Dia mengklaim telah mendapat banyak laporan perihal data penerima bantuan sembako yang tidak tepat.
Baca juga: Regulasi Ambigu, PSBB DKI Jakarta Terancam Gagal
"Saat turun ke masyarakat dan diskusi dengan RT-RW, saya mendapat masukan bahwa data dari dinas sosial yang kurang valid. Sebagai contoh, di RW 8 Kelurahan Jatinegara Cakung," ujar Judistira saat dihubungi, Minggu (19/4).
Dari laporan tersebut ada seorang lansia yang tidak terdaftar, sehingga tidak mendapatkan bantuan sembako. Namun, lanjut dia, ada keluarga yang memiliki mobil malah terdaftar menerima bantuan.
"RT-RW tidak bisa berbuat apa-apa. Karena mereka hanya sebagai pelaksana pembagi bansos," pungkasnya.
Baca juga: 207 Pasien Covid-19 di Jakarta Dinyatakan Sembuh
Judistira mengungkapkan semua data sudah ditentukan dan sifatnya top down atau dari pusat ke bawah. Dia menekankan seharusnya ada sinkronisasi data penerima bansos, sehingga penyaluran tepat sasaran.
"Harusnya ada sinkronisasi pengusulan data yang sifatnya bottom up. Sehingga, dari bawah diusulkan. Data yang diusulkan dari tingkat RT dan RW kemudian dengan data di dinas sosial," kata Judistira.
"Sehingga, yang benar-benar memerlukan termasuk masyarakat yang rentan miskin, bisa terdata dengan baik agar menerima bantuan itu," tutupnya.(OL-11)
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
KEMENTERIAN Agama mengawal penyaluran bantuan sosial keagamaan Rp473 miliar selama Ramadan 1447 H. Program ini ditargetkan menjangkau sekitar 3 juta fakir miskin di 117 kabupaten/kota
PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menegaskan komitmennya dalam memberikan manfaat bagi masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
MENTERI Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan proses penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler pada triwulan pertama 2026 terus berjalan.
Memaknai perjalanan 19 tahun, PT Pertamina Gas (Pertagas) sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina menggelar serangkaian kegiatan sosial.
Perumda Air Minum PAM JAYA menargetkan pembagian 2.000 toren air gratis sepanjang 2026 bagi warga Jakarta, khususnya pelanggan kategori tertentu, guna mendukung pemerataan akses air bersih.
Mendagri Tito Karnavian memaparkan skema bansos korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, termasuk bantuan Rp8 juta untuk rumah rusak berat serta Dana Tunggu Hunian Rp1,8 juta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved