Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
Dinas Sosial (Dinsos) DKI diminta aktif untuk memperbaiki data penerima bantuan sosial (bansos) selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pasalnya, banyak warga miskin dan yang rentan miskin masih belum mendapat bansos.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menyebut dirinya mendapat banyak keluhan mengenai hal tersebut sejak Bansos mulai dibagikan pada 9 April lalu.
"Nah, keluhan masyarakat itu begini, 'saya kan penghasilannya sama dengan dia, bahkan lebih rendah, tapi kok nggak dapat'. Banyak yang wa seperti itu ke saya. Itu harus ada perbaikan data terus-menerus," kata Suhaimi saat dihubungi, Minggu (19/4).
Baca juga: Waduh, Warga Cilandak Barat Kembalikan 500 Paket Sembako
Suhaimi yang juga penasihat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut camat dan lurah tidak tahu-menahu mengenai data penerima bansos. Data penerima bansos seluruhnya berasal dari Dinas Sosial yang dikoordinasikan dengan lembaga dan dinas lain.
Oleh karenanya, Suhaimi menyarankan agar keterlibatan RT/RW lebih dioptimalkan sebelum bansos dibagikan.
"Karena yang paling tahu warga kan RT/RW. Jadi, seharusnya, sebelum ada pembagian mereka dilibatkan untuk memverifikasi jumlahnya, apakah berkurang atau bertambah. Dinas Sosial perlu memperbaiki bersama RT/RW," ujarnya.
Menanggapi banyaknya warga non-KTP DKI yang juga rentan miskin dan berhak menerima bantuan melalui pihak RW, Suhaimi menjelaskan perlu waktu lebih lama bagi warga di luar KTP DKI untuk menerima bantuan.
"Karena itu kan data baru ya, sifatnya baru, sehingga harus melalui verifikasi dan pelaporan ke tingkat yang lebih atas. Prosesnya mungkin lebih lama karena berkaitan dengan stok yang ada. Tetapi saya kira pendataan warga rentan miskin non KTP DKI melalui RW itu sudah merupakan program yang bagus," tukasnya. (OL-14)
Proses penerbitan payung hukum uji coba hingga pelaksanaan program sekolah swasta gratis itu sudah berkoordinasi dengan tingkat pemerintah pusat
Penggunaan komposter memungkinkan masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos, mengurangi emisi metana, dan memperbaiki kualitas tanah secara lokal.
Pembangunan Jakarta bisa dilakukan kalau semua pihak bersama-sama memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Antisipasi lainnya yang dapat dilakukan yakni dengan membuat bronjong dan turap mandiri,
Keberlanjutan bank sampah tak bisa hanya mengandalkan niat baik warga tanpa dukungan sistem yang memadai.
CFD telah digelar bertahun-tahun, masyarakat dan pengguna jalan juga sudah dan terbiasa dengan itu.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved