Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Judistira Hermawan mengungkapkan, pemberian bantuan sosial oleh Pemprov DKI masih tidak tepat sasaran.
Hal itu ia ketahui saat turun ke lapangan dan berdiskusi dengan RT-RW perihal bantuan sosial.
"Di dapil saya RW 8 Kelurahan Jatinegara Cakung, ada lansia ibu-ibu sangat perlu bantuan, tapi tidak terdaftar sehingga tidak mendapat bansos. Sementara ada warga punya mobil malah terdaftar sebagai penerima," ungkap Judistira saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (16/4).
Judistira pun mempertanyakan data mana yang dipakai Pemprov DKI lantaran dianggap salah sasaran itu. Ia meminta agar peran RT-RW dilibatkan langsun dalam pendataan penerimaan sembako.
"Daerah penyangga yang baru melakukan PSBB, saya pikir dalam hal pemberian bansos justru lebih bagus mekanismenya. Kenapa? Karena datanya itu bottom up. Jadi mereka minta RT-RW yang data. Kalau di DKI Jakarta ini RT-RW hanya pelaksana pembagi," terang Judistira.
Baca juga: Soal Bansos, Anies Pastikan Bersinergi Dengan Pemerintah Pusat
Harus ada evaluasi, kata Judistira, dari Pemprov DKI soal pendataan penerima sembako selanjutnya. Direncanakan masih ada tiga tahapan lagi pemberian bansos ke per kepala keluarga di DKI selama pembatasan sosial.
"Jangan sampai pembagian yang kedua juga tidak tepat sasaran. Itu yang kita dorong supaya data-data dari RT-RW itu. Ini betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat yang tidak miliki pemasukkan," pungkas Judistira. (A-2)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
Founder Gerakan Turun Tangan, Anies Baswedan, menyampaikan gagasan dan pemikirannya di depan seribuan anak muda dalam gelaran Turun Tangan Festival 2025.
Diketahui Anies sebelumnya dalam acara Dialog Kebangsaan di Padang menyatakan bahwa negara tidak boleh salah fokus pada proyek mercusuar yang membebani rakyat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved