Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui edukasi dan sosialisasi tentang bahaya virus korona atau covid-19 dan ketentuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) belum terlalu masif dilakukan.
Akibatnya, tambah Anies, sebagian masyarakat DKI tidak tahu apa yang harus diperbuat selama masa PSBB. Manurut dia, hal ini disebabkan karena "Karena itulah kita gerakkan RT/RW untuk gencar melakukan edukasi dan sosialisasi kepada warga, khususnya di permukiman dengan panduan-panduan yang sudah kita buat," tandas Anies.
Di sisi lain, Anies menegaskan, agar kebijakan PSBB efektif mencegah penularan virus korona harus dilakukan penindakan hukum secara tegas.
Tanpa begitu bisa gagal tidak mencapai sasaran. Memang ada baiknya dilakukan sejajar penindakan hukum dibarengi dengan edukasi.
Kedua hal tersebut, ungkap Anies, sedang dilakukan di Jakarta yang sudah memasuki tujuh hari pelaksanaan PSBB.
"Kami melihat pelaksanaan PSBB ini membutuhkan kampanye kesadaran yang amat serius. Penegakan aturan akan kita laksanakan. Kita meyakini harus ada proses edukasi, karena pemahaman atas masalah virus ini belum merata di tengah-tengah masyarakat," ujar Anies saat Rapat Virtual dengan Timwas DPR untuk Penanggulangan covid-19, di Jakarta, Kamis (16/4).
Baca juga: Sidak, Pemprov DKI Tutup 20 Perusahaan
Soal penegakan hukum, kata Anies, juga sudah dilakukan. Bagi orang atau perusahaan yang melanggar ketentuan dalam PSBB, kata dia, telah diberikan sanksi mulai dari sanksi ringan sampai sanksi berat termasuk sanksi pidana dan pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang melanggar.
"Jadi kita pun akan menegakkan aturan. Bahkan sampai mencabut izin usaha. Itu semua kita lakukan bertahap mulai pemberitahuan, kemudian bila terjadi pengulangan, kita mengambil tindakan. Kenapa? Pada prinsip, ini bukan soal penegakan aturan saja, tetapi menyebarkan kesadaran akan bahaya covid-19," ujar Anies.
Dia juga mengakui pihaknya yakin PSBB bisa mengurangi jumlah kasus orang terpapar virus korona. Namun dampak dari PSBB tidak langsung dirasakan saat ini.
"Pembatasan ini pasti akan berdampak pada jumlah kasus. Tetapi seperti negara lain perlu waktu untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan ini. Kami yakin dengan adanya pembatasan insyaallah bisa menekan penularan virus korona," ungkap Anies.
Dia memastikan PSBB di Jakarta pasti diperpanjang karena dalam waktu 14 hari ternyata tidak cukup untuk menghentikan penularan virus korona.
"Dalam aturannya pembatasan ini berlaku 14 hari. Tetapi kenyataannya wabah seperti ini tidak bisa selesai 14 hari. Karena itu, hampir pasti PSBB ini aksn diperpanjang," ujar Anies.(X-15)
Memahami perbedaan mendasar antara Super Flu, Influenza, dan Covid-19 bukan hanya soal ketenangan pikiran, tetapi juga tentang ketepatan penanganan medis untuk mencegah komplikasi serius.
GURU Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dominicus Husada, menilai penularan virus Nipah tidak sebesar kasus covid-19 yang menjadi pandemi.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved