Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyarankan Ahmad Riza Patria (wakil gubernur DKI) membantu Gubernur DKI Anies Baswedan dalam menangani covid-19.
Soal pendistribusian bantuan sosial bagi warga rentan miskin dan miskin selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menjadi hal urgent yang harus dikerjakan oleh Riza.
"Bang Riza harus langsung tancap gas. Ketika Gubernur Anies sibuk untuk mengantisipasi penyebaran korona, mungkin Bang Riza bisa bantu soal pelaksanaan distribusi bantuan ke masyarakat," ungkap Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino dalam keterangan resminya kepada Media Indonesia, Jakarta, Rabu (15/4).
Baca juga: Covid-19 Jadi Tantangan Terberat Wagub Baru
Wibi menilai pembagian tugas semacam ini akan mengoptimalkan kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Harapannya, penantian warga selama 2 tahun soal jabatan Wagub DKI bisa terobati dengan kerja cepat pemerintah.
"Bantuan cepat terdistribusi, rakyat yang senang. Jadi, warga Jakarta bisa merasakan perbedaan antara ada Wagub DKI sama enggak," tegas Wibi.
Selain itu, Wibi mengimbau Pemprov DKI Jakarta untuk melibatkan legislatif dalam pengawasan pendistribusian bantuan. Ini, dia menambahkan, merupakan upaya agar negara hadir untuk warga yang membutuhkan.
"Sebagai wakil rakyat, kita juga mendengarkan suara rakyat. Kalau ada yang belum dapat kita bisa bantu kasih tahu ke Pemprov DKI nantinya. Jadi, negara hadir untuk seluruh warga terdampak PSBB di Jakarta," pungkas Wibi. (OL-14)
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved