DPRD Minta Anies Pastikan Bansos Ke Warga DKI Tepat Sasaran

DPRD DKI Jakarta meminta dalam pemberian bantuan sosial ke warga miskin dan rentan miskin di Ibu kota harus tepat sasaran. Distribusi penyaluran bantuan oleh Gubernur Anies Baswedan akan dilakukan esok hari (9/4).

"Daftar penerima bansos 3,7 juta yang diajukan gubernur itu diambil dari mana juga perlu kejelasan. Karena kita perlu data yang akurat untuk memperkecil ketimpangan," ungkap Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjutak, Jakarta, Rabu (8/4).

Adapun rincian 3,7 juta warga yang mendapatkan bansos itu ialah 1.1 juta warga akan dibiayai lewat APBD DKI. Mereka ialah penerima bantuan DKI selama ini, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan KJP Plus.

Sementara 2.6 juta warga sisanya menjadi tanggungan Kementerian Sosial melalui skema bantuan sosial khusus.

Gilbert pun meminta ada keterangan data jelas seperti nama dan alamat warga penerima bansos yang benar.

Baca juga : Lihat Kerumunan Saat PSBB, Warga Bisa Lapor ke Kanal Aduan DKI

"Sekarang data yang dipakai dari mana? Dinsos? Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional)? Atau BPJS PBI? Ini seharusnya sejak awal sudah didata karena gubernur selalu minta lockdown. Jangan sampai ada yang benar butuh malah tidak dapat bantuan," tukas Gilbert.

Senada, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino mengusulkan, masyarakat yang tidak mengindahkan imbauan jaga jarak dan diam di rumah selama PSBB, harus dicoret dari daftar penerima bantuan.

"Selalu ada kewajiban dan hak. Kalau mereka tidak mau ikut aturan ya pasti ada konsekuensinya. Mereka harus dicoret dari daftar penerima bantuan,” tegas Wibi.

Disisi lain, Anggota DPRD dari Fraksi PKS, Abdul Aziz mendukung positif langkah Anies tersebut. Ia berharap dengan adanya bansos secara tepat menjangkau masyarakat bawah.

"Untuk data penerima bansos, selain didapat dengan mendaftarkan diri via disnaker secara online, juga melibatkan RT dan RW sehingga tidak ada warga membutuhkan tapi tidak terdata," pungkas Aziz. (OL-7)