Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMBATASAN Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakartadiharapkan diperluas hingga mencapai ke semua kawasan penyangga Jakarta, yakni Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek).
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, Selasa, mengatakan, harapan tersebut memiliki alasan karena pergerakan masyarakat dan berkaca pada kasus pertama dan kedua.
"Kami berharap memangpenetapannya tidak hanya Jakarta, tetapi Jabodetabek. Kenapa? kita pahami bahwa kasus pertama dan kedua itu adanya di Depok, kemudian masuk ke Jakarta," katanya.
Artinya Jakarta, Bogor, Depok, Tangerangdan Bekasi harus dilihat menjadi suatu kesatuan wilayah karena pergerakannya itu tidak lagi dibatasi oleh wilayah administrasi. "Tapi wilayah terintegrasi menjadi satu-kesatuan utuh, Megapolitan," katanya saat dihubungi.
Perluasan itu, kata Syafrin, juga sudah diusulkan oleh Gubernur DKI Jakarta ketika mengajukan PSBB pada pemerintah pusat.
"Pak Gubernur mengusulkan karena memang kewenangan beliau di Provinsi Jakarta, usulannya Jakarta tetapi juga menyarankan kalau bisa penetapannya Jabodetabek. Itu yang kita harapkan diterbitkan. Namun sampai saat ini belum," kataSyafrin.
Baca juga: Bermodal Alokasi Anggaran Rp334 M, Kota Bogor Ajukan PSBB
Berdasarkan data yang diumumkan Selasa pukul 20.00 WIB, kasus COVID-19 yang terkonfirmasi positif di Jakarta ada 1.443 kasus, dengan 895 orang dirawat, 69 pasien sembuh dan 141 orang meninggal dunia serta 338 orang menjalani isolasi mandiri.
Hal senada diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai kebijakan serupa perlu diterapkan di kota lain penyangga Jakarta seperti Bodetabek.
"Untuk DKI Jakarta itu harus melibatkan daerah penyangga. Karena memang mobilitas orang yang di Jakarta itu kan dari daerah sekitar penyangga," ungkap Trubus saat dihubungi di Jakarta, Selasa (7/4).
Untuk itu, Trubus menuturkan Pemerintah Provinsi (Pemrpov) DKI diharapkan segera melalukan komunikasi dengan para kepala daerah penyangga ibu kota mulai dari tingkat bupati, walikota, hingga gubernur untuk besinergi menerapkan PSBB. Trubus menilai, PSBB perlu dilakukan secara menyuluruh.
"Daerah Sumedang juga tinggi. Ini kan dari Jakarta juga. Karena itu menurut saya harus segera dilakukan juga PSBB. Radiusnya ini kan diperkirakan sudah lampaui kawasan Jakarta," ungkapnya.
Trubus melanjutkan, dalam mengatasi Covid-19 pemerintah bisa menggunakan 2 metode pendekatan kebijakan. Pertama yang bertujuan untuk mengurangi sebaran Covid-19 di wilayah zona merah yang fokus pada pengobatan serta kebijakan antisipatif untuk daerah zona kuning dengan fokus mengurangi potensi penularan baru.
"Perlu keterlibatan kebijakan sinergis antara DKI Jakarta dan daerah lain. Wilayah penyangga perlu juga dilibatkan. Kalau tidak maka tidak efektif," paparnya. (Ant/OL-4)
GURU Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dominicus Husada, menilai penularan virus Nipah tidak sebesar kasus covid-19 yang menjadi pandemi.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved