Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra mengatakan pihaknya akan menggandeng TNI dan Dinas Kesehatan setempat demi mencegah adanya penolakan warga terkait pemakaman jenazah covid-19.
"Dalam hal ini Polri bekerja sama dengan jajaran TNI dan pemerintah daerah yang diaplikasikan di lapangan oleh para Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Lurah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan korban virus korona yang meninggal dunia," ujar Asep di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (2/4).
Asep berharap dengan adanya bantuan penanganan dari jajarannya dan TNI, masyarakat bisa mengerti dan mengedepankan rasa kemanusiaan untuk bisa menerima jenazah positif covid-19 dimakamkan di sekitar tempat tinggal.
Baca juga: Gubernur Jateng Miris Ada Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19
Sebelumnya, terjadi penolakan dari warga sekitar pemakaman di daerah Pannara, Kecamatan Manggala dan di Maccanda, Kabupaten Gowa.
"Diharapkan ke depan, sebagai bangsa Indonesia yang memiliki sikap toleransi dan gotong royong penting untuk mengedepankan rasa empati, sehingga nantinya tidak ada lagi penolakan pemakaman jenazah korban yang meninggal akibat virus korona," tegas Asep. (OL-14)
Mabes TNI buka suara terkait beredarnya Telegram Panglima TNI mengenai status Siaga 1. Simak penjelasan Kapuspen TNI soal pengamanan objek vital nasional.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat.
Ia menekankan bahwa pelibatan militer seharusnya menjadi langkah terakhir dalam situasi luar biasa ketika aparat penegak hukum tidak lagi mampu menangani ancaman yang muncul.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Simak syarat tinggi badan terbaru penerimaan Polri 2026 untuk jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama. Cek aturan khusus untuk wilayah Papua dan daerah terpencil.
Cek link resmi pendaftaran Polri 2026 di penerimaan.polri.go.id. Simak jadwal terbaru Akpol, Bintara, Tamtama, dan syarat lengkap rekrutmen Polri 2026.
Polri resmi buka pendaftaran Akpol, Bintara, & Tamtama 2026 mulai Maret. Cek jadwal, syarat tinggi badan, dokumen administrasi, dan link resmi di sini!
Personel Polri terjun langsung mengunjungi panti asuhan, panti jompo, hingga keluarga prasejahtera untuk menyalurkan santunan dan paket sembako.
Polri menyatakan akan mendalami polemik terkait penetapan Nabilah O’Brien, pemilik rumah makan Bibi Kelinci, sebagai tersangka.
Sebagai hasil akhir, forum diskusi ini merumuskan sejumlah rekomendasi profesional yang akan disampaikan kepada pihak kepolisian terkait.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved