Mendagri Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah Wilayah Pusat

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menyambangi Kantor Gubernur Anies Baswedan. Ia menyampaikan bahwa kebijakan untuk pembatasan sosial dalam jumlah besar menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Hal ini terlihat dalam kebijakan soal pembatasan transportasi umum yang sempat dibatasi Anies pada Senin(16/3) kemarin yang sempat menimbulkan keresahan warga Jakarta.

"Kami tidak ingin menimbulkan kepanikan di publik. Pembatasan sosial dalam jumlah besar itu adalah menjadi kewenangan pusat," kata Tito di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/3).

Kebijakan Anies soal social distancing measure atau jaga jarak dengan orang ini, kata Tito, juga harus dikoordinasikan dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Ia juga mengingatkan Anies untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah penyangga lain.

"Soal pembatasan di MRT dan LRT jangan sampai bertumpuk karena begitu betumpuk maka risiko korona akan begitu tinggi, dan kita tahu bahwa Jakarta ini sudah menjadi satu dengan daerah satelite sekitarnya, Tangerang, Depok, Bekasi," kata Tito.

"Maka ini bapak gubernur (harus) menyampaikan masukan-masukan yang perlu dikoordinasikan juga dengan wilayah-wilayah tetangga lainnya. Lalu masukan-masukan dari pak gubernur nanti yang saya lihat cukup sistematis ini, nanti akan saya sampaikan kepada gugus tugas," lanjut Tito.

Diketahui, Anies Baswedan sudah mencabut pembatasan jam operasional dan jumlah armada transportasi yang beroperasi di bawah BUMD DKI Jakarta seperti Transjakarta, Moda Raya Terpadu (MRT), dan Lintas Raya Terpadu (LRT). (OL-6)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Astri Novaria