PROGRAM rumah down payment (DP) Rp0 yang menjadi salah satu janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diduga terseret kasus korupsi. Proses pembelian lahan untuk pembangunan rumah tersebut saat ini sedang diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri.
Wakil Kepala Badan Pembina BUMD, Yoory Pinontoan, membenarkan hal tersebut. Namun, Yoory enggan menjelaskan lebih jauh apa saja pertanyaan yang diajukan penyelidik.
Baca juga: Jual Masker Sitaan, Polres Jakut Raih Dana Rp26 Miliar
"Belum bisa bicara. Tapi sebenarnya tim kita dimintai keterangan, memang ada laporan (yang masuk) beberapa staf kita juga dimintai keterangan oleh Bareskrim. Kita kasih data semuanya. Kita jelaskan," kata Yoory saat dikonfirmasi, Selasa (10/3).
Program rumah DP Rp0 merupakan janji kampanye Anies untuk menyediakan fasilitas pembelian rumah vertikal kepada warga DKI berstatus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan rentang penghasilan Rp4 juta sampai Rp7 juta.
Down payment akan disubsidi secara penuh oleh Pemprov DKI. Untuk pelaksanaan pembangunan sepenuhnya diserahkan pada Perumda Sarana Jaya. Sudah ada satu kawasan rumah DP Rp0 yang selesai dibangun yakni di Nuansa Pondok Kelapa atau Kelapa Village. Sementara saat ini Perumda Sarana Jaya juga tengah membangun kawasan lainnya di Cilangkap.
Menurut Yoory, pemeriksaan hanya seputar pengadaan tanah yang dilakukan oleh Perumda Sarana Jaya. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan terkait pengadaan lahan untuk hal lainnya sebagai bagian dari program Perumda Sarana Jaya.
"Pengadaan tanah ya. Memang sebagian kita mau adakan DP Rp0 di sana. Tapi ada penataan kawasan juga. Bukan hanya DP Rp0," ujarnya.
Jauh sebelum ada program rumah DP Rp0 tepatnya di 2015, di lahan tersebut Perumda Sarana Jaya memang akan membangun apartemen komersial bernama Pondok Klapa Village. Warga sudah ada yang mencicil DP bahkan ada yang sudah melunasinya.
Namun, setelah ada program DP Rp0, Perumda Sarana Jaya memutuskan mengubah konsep dengan tidak secara penuh membangun hunian komersial apartemen tetapi membagi lahan seluas 3,5 hektare itu.
"Jadi sebagian ada aparteme komersial dan sebagiannya lagi 780 unit untuk rumah DP Rp0," terangnya.
Namun, ia tidak menjelaskan detail tentang akad jual beli yang sudah dilakukan dengan warga pada 2015 silam.
Di sisi lain, warganet pun ramai membicarakan ini, bahkan menjadi trending topic di twitter dengan tagar #BongkarKorupsiDP0Rupiah. Sampai Selasa (10/3) siang pukul 12.24 WIB ada 6.883 cuitan yang menaikkan tagar tersebut.
Baca juga: Pertengahan Maret, Polda Metro Jaya Uji 45 Kamera ETLE
Ada beragam komentar di sana, salah satunya dari akun @jr_kw19. "Benar kata Bang Erick (Menteri BUMN Erick Tohir, red), selain tidak mendidik generasi muda untuk menabung program rumah DP 0 rupiah besutan Anis khawatir malah dimanfaatkan trader untuk mencari keuntungan dan sekarang terbukti malah bermasalah ada dugaan korupsi," cuitnya.
Ada lagi komentar dari akun @__chusnulCH_. "Rumah DP nol rupiah tak seindah ucapan, bukan hny itu dulu diduga ada kecurangan. Sekarang diduga ada korupsi. Lalu letak hebatnya dimana? Cara dia membodohi kalian?" cuitnya. (Ths/OL-6)
