Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
DINAS Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta tengah fokus memasarkan program rumah down payment (DP) 0 Rupiah.
Kepala DPRKP DKI Jakarta Sarjoko mengatakan sejauh ini ada dua rumah DP0 rupiah yang hendak fokus dipasarkan, yakni Nuansa Cilangkap dan Pondok Kelapa tahap dua.
"Untuk 2023, kami targetnya masih memasarkan yang (Nuansa) Cilangkap sama yang Pondok Kelapa tahap kedua," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (30/1).
Ia menegaskan, DPRKP DKI Jakarta tidak akan membangun hunian tahun ini. Pembangunan hunian akan sepenuhnya diserahkan kepada pihak ketiga seperti badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan pihak swasta.
"Kalau masalah pembangunan, sekali lagi, dalam program hunian terjangkau dengan skema kepemilikan ini, kan pembangunannya oleh mitra," urai Sarjoko.
Pihaknya hanya akan fokus untuk memasarkan Nuansa Cilangkap dan Pondok Kelapa tahap dua. "Di satu sisi, tentu kami tetap mendorong supaya ada pihak lain yang ikut partisipasi dalam penyediaan hunian tersebut," tegasnya.
Menurut Sarjoko, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Amarta Karya (Amka) kini hendak membangun DP 0 Rupiah di Halim Sky Residence, Jakarta Timur.
Selain itu, ada pihak swasta yang telah mendapat izin untuk membangun melalui sidang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) DKI Jakarta.
Kini, menurut Sarjoko, pihak swasta itu tengah menyelesaikan proses perizinan terkait pembangunan DP Rp0.
"Nanti, kalau masalah eksekusi pembangunannya apakah tahun ini atau tahun besok, kami komunikasikan lebih lanjut dengan para pemegang izin tersebut," ucapnya.
Sebagai informasi, DPRKP DKI Jakarta tidak menganggarkan pembangunan hunian DP 0 Rupiah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2023. (OL-4)
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
HIMPUNAN Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta mendukung penuh upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mencapai target masuk dalam 50 besar kota global.
"Biasanya korban TPPO yang ditangani oleh kami tipikal yang diajak pelaku berteman melalui media sosial,"
Rangkaian Sosialisasi ini, dibuka secara langsung oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim.
Pemprov DKI Jakarta berencana menggelar program pemutihan denda pajak pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Jakarta yang akan mulai berlaku Juni hingga Agustus 2025
Pramono juga menyebut pengadaan rute baru Trasjabodetabek mendapat respon yang baik dari masyarakat. Terlihat dari jumlah penumpang yang menggunakan rute baru tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved