DPRD DKI Jakarta meminta agar program rumah DP nol rupiah dicoret dari program Pemprov DKI Jakarta. Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DKPRKP) DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum mengungkapkan hal tersebut tak begitu saja dilakukan.

Menurut dia, jika ada hal yang salah dalam pelaksanaan program tersebut, maka tidak lekas buru-buru program tersebut dihapus. Harus ada prosedur evaluasi yang harus dijalankan.

"Usulan kan boleh. Nanti kita evaluasi," ungkap Retno saat dikonfirmasi, Kamis (14/7).

Baca juga: Heru Ubah Istilah Dp 0 Rupiah Peninggalan Anies Baswedan

Retno mengatakan sebenarnya sudah ada skema pengawasan yang dilakukan oleh tim DPRKP DKI Jakarta untuk mengawasi unit rumah DP nol rupiah yang saat ini sudah berganti nama menjadi hunian terjangkau milik.

Seperti salah satunya pengawasan unit per 6 bulan sekali yang dilakukan oleh Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS). Selain itu, pengawasan unit hunian juga dilakukan semisal dengan keterisian hunian.

Baca juga: Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Praktik Sewa Rumah Dp 0 Rupiah

"Kedua kami selalu berkoordinasi ke pengelola-pengelola dan melihat unit tersebut apakah unit-unit yang DP nol rupiah ya, apakah meteran air dan meteran listriknya bergerak. Kalau bergerak bertambah artinya dihuni. Tetapi kalau dia stagnan tidak ada kenaikan berarti dia tidak dihuni," tuturnya.

Namun, untuk mencegah kejadian pelanggaran kembali terulang, Retno menegaskan akan meningkatkan pengawasan unit dari semula per 6 bulan menjadi per 3 bulan.

Retno juga menambahkan salah satu fungsi hunian terjangkau milik adalah menjadi sarana hunian yang diperuntukkan bagi warga rusun yang sudah meningkat kesejahteraan ekonominya.

"Rusun itu sebenarnya inkubator bagi warga yang tidak mampu. Kan kita juga ada warga terprogram kan. Jadi harapannya, kita bantu mereka untuk meningkatkan taraf ekonominya lewat program-program bantuan selama dia tinggal di rusun. Setelah taraf hidupnya naik, kita bisa minta mereka pindah beli hunian terjangkau milik. Kan tidak mungkin selamanya semua orang menjadi tidak mampu," tandasnya.

Indekos

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menyoroti adanya unit hunian terjangkau milik yang dipasarkan untuk menjadi indekos. Melihat pengawasan yang kurang apik dari DPRKP DKI Jakarta, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Justin Untayana pun meminta agar Pemprov DKI tak lagi melanjutkan program tersebut dan fokus kepada rumah susun.

Sebelumnya juga telah beredar video rekomendasi hunian bagi masyarakat yang sedang mencari indekos. Tarif sewanya mencapai Rp1 juta per bulan tanpa biaya iuran pengelolaan lingkungan (IPL).

Video ini diunggah pemilik akun Instagram @nafishalydia. "Kalian yang lagi cari kosan yang nyaman dan harganya murah, sini aku kasih tau rekomendasi kos murah di Jakarta Timur," demikian suara perempuan yang terdengar di video tersebut.

Dalam video tersebut terlihat fasilitas yang ditawarkan, yaitu kamar mandi dengan closet duduk, shower, keran air, serta ember. Kemudian kulkas dan kitchen set yang lengkap dengan kompor tanam. Ada juga satu kamar tidur, AC, kasur dan bantal dengan dipan multifungsi yang bisa digunakan untuk menyimpan pakaian. (Z-10)