Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengungkapkan bahwa tugas panitia khusus (pansus) banjir berbeda dengan usulan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tugas pansus ialah mencari solusi untuk atasi banjir Jakarta.
"Iya, cari solusi bareng-bareng karena Jakarta tak mungkin tak banjir. Tapi, kan bisa diminimalisasi daerah kena banjir," ujar dia di Jakarta, kemarin.
Terkait revisi Peraturan Presiden (Perpres) No 54/ 2008, Pras, panggilan akrab Prasetyo, mengaku akan melihat bagaimana bentuk revisi aturan tersebut. Perpres itu tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta dan daerah penyangga dalam mengatasi persoalan banjir.
"Ya mudah-mudahan itulah kebijakan yang terbaik buat semua, seluruh daerah yang terkena banjir," imbuh dia.
BNPB dan para kepala daerah di Jabodetabek sepakat untuk mengusulkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2008. Kepala BNPB Doni Monardo menyebutkan revisi tersebut bertujuan untuk penataan daerah penyangga yang meliputi Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur).
"Kesimpulan yang akan kami laporkan Menko PMK untuk kemudain diusulkan ke tinggkat yang lebih tinggi dalam bentuk adanya sebuah aturan baru, perlu ada revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2008," kata dia, Senin (2/3).
Pansus Banjir DPRD DKI bakal memintai keterangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Suratnya sudah diteken Pak Ketua (DPRD DKI) dari situ kita akan mintai keterangan Pak Gubernur soal banjir ini," kata Wakil Ketua Komisi D Nova Paloh.
Nova menjelaskan Komisi D sebagai rekan kerja dari Dinas Sumber Daya Air sudah berkali-kali mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal banjir. Namun, menurut Nova tidak ada pergerakan signifikan dari DKI untuk mengendalikan banjir.
Nova juga mengungkapkan akan memanggil ahli dan akademisi sebagai masukan bagi DKI memecahkan masalah banjir. (Ins/Medcom/J-1)
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Heru menerangkan salah satu perbaikan fasilitas yang bakal dilakukan ialah akses masuk penonton. Jumlah akses masuk akan ditambah.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono secara tegas melarang seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mudik menggunakan mobil dinas.
Dukungan Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia kepada Sudirman Said untuk menjadi kandidat Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta 2024-2029 disambut baik.
PKB nilai peluang usung Ahok di Pilgub DKI sangat kecil
MAYORITAS wakil rakyat Jakarta berpendapat Ibu Kota sudah darurat banjir. Atas dasar tersebut, DPRD DKI sepakat membentuk tim panitia khusus (pansus)
PANITIA Khusus (Pansus) banjir akan memanggil semua pihak terkait untuk menyelidiki terjadinya banjir di Jakarta seperti Mantan Gubernur Basuki Tjahaja
Pembentukan pansus untuk mengusut penyalahgunaan kekuasaan Sambo tidak semudah membalik telapak tangan. Meski ada desakan dari publik dan aktivis, tetapi di DPR sulit direalisasikan.
TIM Advokasi untuk Kemanusiaan Korban Gagal Ginjal Akut pada Anak (GGAPA) dan 25 keluarga korban menemui Komisi IX DPR di Jakarta, pada Rabu, 25 Januari 2023. Mereka meminta DPR membentuk pansus.
Charlers Honoris mengatakan, jika tak ada keseriusan dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut, DPR akan membentuk panitia khusus (Pansus) terkait polusi udara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved