Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengungkapkan bahwa tugas panitia khusus (pansus) banjir berbeda dengan usulan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tugas pansus ialah mencari solusi untuk atasi banjir Jakarta.
"Iya, cari solusi bareng-bareng karena Jakarta tak mungkin tak banjir. Tapi, kan bisa diminimalisasi daerah kena banjir," ujar dia di Jakarta, kemarin.
Terkait revisi Peraturan Presiden (Perpres) No 54/ 2008, Pras, panggilan akrab Prasetyo, mengaku akan melihat bagaimana bentuk revisi aturan tersebut. Perpres itu tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta dan daerah penyangga dalam mengatasi persoalan banjir.
"Ya mudah-mudahan itulah kebijakan yang terbaik buat semua, seluruh daerah yang terkena banjir," imbuh dia.
BNPB dan para kepala daerah di Jabodetabek sepakat untuk mengusulkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2008. Kepala BNPB Doni Monardo menyebutkan revisi tersebut bertujuan untuk penataan daerah penyangga yang meliputi Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur).
"Kesimpulan yang akan kami laporkan Menko PMK untuk kemudain diusulkan ke tinggkat yang lebih tinggi dalam bentuk adanya sebuah aturan baru, perlu ada revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2008," kata dia, Senin (2/3).
Pansus Banjir DPRD DKI bakal memintai keterangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Suratnya sudah diteken Pak Ketua (DPRD DKI) dari situ kita akan mintai keterangan Pak Gubernur soal banjir ini," kata Wakil Ketua Komisi D Nova Paloh.
Nova menjelaskan Komisi D sebagai rekan kerja dari Dinas Sumber Daya Air sudah berkali-kali mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal banjir. Namun, menurut Nova tidak ada pergerakan signifikan dari DKI untuk mengendalikan banjir.
Nova juga mengungkapkan akan memanggil ahli dan akademisi sebagai masukan bagi DKI memecahkan masalah banjir. (Ins/Medcom/J-1)
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 397 lapangan padel yang sedang didalami oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa pihaknya akan memperketat aturan terkait pendirian lapangan padel di kawasan permukiman.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pemprov DKI Jakarta akan membatasi jam operasional lapangan padel di permukiman padat
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima 3.922 Sertifikat Hak Pakai atas tanah aset milik daerah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Pramono Anung meresmikan Transjabodetabek B51 Cawang-Cikarang. Tarif Rp3.500, jam 05.00-07.00 Rp2.000. Cek rute dan halte.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pendatang baru pasca Idul Fitri 1447 H mempersiapkan diri dan memiliki skill, seiring ekonomi Jakarta yang tumbuh positif.
Pansus ini diadakan dalam rangka memberikan dukungan politik kepada Presiden RI, Prabowo Subianto yang dinilainya memang mempunyai kemauan yang luar biasa menuntaskan kasus pagar laut.
ANGGOTA Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI, Marwan Jafar, menegaskan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas kembali mangkir dari panggilan Pansus Haji, Kamis (19/9).
Tidak adanya penentuan batas atas biaya calon jemaah haji khusus menyebabkan para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus atau biro travel haji mematok biaya tinggi.
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengatatakan kesimpulan dari panitia khusus (Pansus) Angket Haji 2024 dikebut. Kesimpulan ditarget selesai pada satu bulan ke depan.
PKB akan menyelenggarakan Mukmatar pada 24-25 Agustus 2024. Sedangkan, Golkar pada 20-21 Agustus 2024.
Jika DPR tetap bersikeras untuk mempansuskan persoalan haji, Lukman menilai waktu yang tersisa hanya kurang dari dua bulan ini akan sulit untuk membereskan semuanya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved