KEPEMILIKAN rumah di ibu kota DKI Jakarta tercatat masih rendah. Data Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia menyebutkan, baru 47,12 persen warga Jakarta yang memiliki hunian milik. sementara 52,88 persen berada di hunian bukan milik.
Backlog hunian di DKI Jakarta sendiri pada 2015 mencapai 1.276.424 unit rumah dengan penambahan hingga 10 persen pada 2018 dan diprediksi terus bertambah seiring tahun.
"Dengan kondisi seperti ini, maka pengembangan vertikal dengan kepadatan tinggi dapat menjadi solusi terkait kepemilikan hunian bagi warga Jakarta," kata Ketua Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia A Hadi Prabowo dikutip dari Antara.
Salah satu pengembangan hunian vertikal di DKI Jakarta dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang fokus untuk pembangunan hunian DP Rp0 untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
"Hunian tersebut dihadirkan dalam bentuk bertingkat karena tingginya harga tanah di wilayah DKI Jakarta," kata Indra S Arharrys, Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
Baca juga : Kuras APBD Rp767 M, Formula-E Diklaim Akan Menguntungkan
Indra menambahkan, selain memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah, pihaknya juga menata pemukiman kumuh secara kolaboratif dengan pelibatan aktif masyarakat.
Salah satunya dengan rencana membangun sentra bisnis bernama Kawasan Sentra Primer Tanah Abang akan menyerupai Sudirman Central Business District (SCBD).
Di sisi lain, Kepala Bappeda DKI Jakarta Nasrudin Djoko Surjono menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta selalu berupaya untuk berkolaborasi dengan sektor swasta dalam mengimplementasikan rancangan pengembangan kawasan.
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki 73 kegiatan strategis daerah, di antaranya adalah penyediaan rumah DP Rp0, penataan kawasan pemukiman, hingga perbaikan tata kelola rumah susun.
Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja mengingatkan, pembangunan kawasan hunian vertikal secara bertahap yang memiliki ruang mitigasi bencana, adaptif terhadap krisis iklim, perbaikan lingkungan dan dilengkapi oleh interaksi sosial dan ruang mobilitas publik dapat menjadi solusi di Jakarta, (Ant/OL-7)
