Jumat 14 Februari 2020, 19:29 WIB

Kuras APBD Rp767 M, Formula-E Diklaim Akan Menguntungkan

Yanti Nainggolan | Megapolitan
Kuras APBD Rp767 M, Formula-E Diklaim Akan Menguntungkan

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Dirut PT Jakpro Dwi Wahyu Daryoto (kiri) didampingi Ketum IMI Pusat Sadikin Aksa dan perwakilan Formula E Operation Nuno Fernandez.

 

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) memastikan bahwa commitment fee Formula E yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (APBD) DKI tidak sia-sia.

Direktur Utama PT Jakpro Dwi Wahyu Daryoto menjelaskan bahwa Jakpro mendapat usulan dana Rp767 miliar dari APBD. Dana tersebut terbagi menjadi dua, yaitu untuk infrastruktur sebesar Rp344 miliar dan commitment fee sebesar Rp423 miliar.

"Commitment fee adalah bank garansi. Ini duit tak hilang, kalau selesai, kembali," terang dia dalam media gathering Formula E Jakarta E-Prix, hari ini.

Commitment fee tak hanya mendapat hak hosting (tuan rumah), tetapi juga konstruksi seperti paddock, grand stand, dan infrastruktur IT. "Itu termasuk siaran ke 140 negara, sudah ada daftarnya," imbuh dia.

Baca juga: Salah Ketik, Pemprov DKI Kirim Surat Lagi Ke Mensesneg

Sementara itu, Jakpro akan mengurusi infrastruktur seperti overlay (pengerasan tambahan), pengaspalan, barrier, hingga pagar. Dwi menambahkan, dampak ekonomi dari ajang ini juga cukup menguntungkan bagi Indonesia. Pendapatan bisa mencapai Rp500-600 miliar.

"Secara langsung, tim Formula E Operations (FEO) ada 2.000 orang ke Indonesia selama seminggu. Mereka mengeluarkan uang untuk hotel, restoran," ia menjelaskan salah satu sumber pemasukan.

Belum lagi, tim Jakpro memperkirakan di hari H akan mendapat pemasukan dengan presentase 0,02% dari Produk Domestik Bruto (GDP). Oleh karena itu, Jakpro bersikeras memastikan ajang ini tetap dilangsungkan.

"Untuk menaikkan pariwasata dan ekonomi. Ini tak cuma program Jakarta tapi nasional," imbuh dia. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More