Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KAPOLRI Jenderal Idham Azis memastikan penerbitan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK), dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) tetap dikelola Korps Bhayangkara. Informasi itu sekaligus membantah wacana penerbitan surat kendaraan diambil alih Kementerian Perhubungan.
"Saya sudah duduk bicara ketika rapat terbatas dengan Menhub Budi Karya Sumadi. Intinya tidak ada wacana itu, dan pengelolaan SIM, STNK, dan BPKB di tangan Polri," ujar Idham seusai meresmikan Indonesia Safety Driving Center (ISDC) di Pusat Pendi-dikan Lalu Lintas Polri, Tangerang Selatan, Banten, kemarin.
Ia juga mengakui bahwa ada dua permintaan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum (law en-forcement) dari Kemenhub, yaitu di jembatan timbang dan terminal. Mengenai hal itu, terang dia, Polri akan duduk bersama guna membangun komunikasi, apakah nantinya dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP) atau perubahan UU.
Pernyataan senada sempat dilontarkan Menhub Budi Karya. Budi memandang wacana tersebut seharusnya tak perlu dilakukan. Alasannya karena selama ini pengelolaan SIM, STNK, dan BPKB sudah terstruktur baik oleh Polri.
"Lebih bagus yang punya kelembagaan. Kalau di daerah, saya enggak punya lembaga. Menjadi tidak efisien membuat lembaga baru di sana. Ini tentang efisiensi dan kompetensi," ujar Menhub di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (7/2).
Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II itu justru meminta bantuan dalam memantau jembatan timbang hingga terminal. Dengan begitu, jika terjadi pelanggaran, dapat langsung ditindak.
"Saya sudah konsultasi dengan Kapolri. Saya minta tolong di jembatan timbang dan terminal kami memiliki keamanan dengan polisi. Menurut saya, pengelolaan Polri sudah bagus, biar kami dukung kegiatan Polri," tukas Budi Karya.
Di kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan pihaknya memilih fokus pada persoalan terminal dan jembatan ketimbang wacana pengalihan SIM dan STNK.
Ia mengkhawatirkan tidak akan maksimal pengawasannya meskipun ada dinas perhubungan di setiap provinsi. "Itu yang dikhawatirkan Pak Menteri. Kita lebih bicara penguatan penegakan hukum. Apalagi polisi membangun itu sudah lama dan kuat sekali," ujarnya.
Revisi Undang-Undang (RUU) No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Dalam pembahasan itu berkembang wacana pengalihan penerbitan surat-surat tersebut.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menilai wacana pengalihan penerbitan SIM, STNK, dan BPKB dari Polri ke Kemenhub kurang tepat. Ia memandang kewenangan penerbitan dokumen berkendara sedianya berada di bawah institusi kepolisian. "Sudah benar kok Polri pegang semua komando tersebut."
Legislator Partai Nasdem itu sepakat bahwa penerbitan SIM, STNK, dan BPKB lebih baik di bawah kewenangan pihak kepolisian. Sahroni meyakini Polri lebih berpengalaman ketimbang Kemenhub jika wacana tersebut digulirkan. "Kemenhub sudah bicara itu tugas polisi. Saya sangat sependapat, sesuai tupoksinya saja," tutup Sahroni. (Ars/Tri/J-3)
MENTERI Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi secara langsung memantau proses evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali.
Kemenhub melaporkan hingga pukul 10.00 WIB, Kamis (3/7), sebanyak 4 orang dinyatakan meninggal dunia dan 32 penumpang selamatĀ dari insiden tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya.
Dampak dari penurunan biaya aplikasi sangat bergantung pada bagaimana struktur biaya tersebut dirancang dan diimplementasikan oleh perusahaan penyedia layanan.
(Aptrindo) kecewa dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait aturan larangan kendaraan over dimension and over load (ODOL). Aptrindo meminta seluruh pihak dilibatkan
KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) angkat bicara terkait ancaman peledakan bom terhadap pesawat Saudi Airlines yang mengangkut ratusan jamaah haji asal Indonesia.
DIREKTUR Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa memastikan ancaman bom yang ditujukan terhadap pesawat Saudia Airlines nomor penerbangan SVA 5688 adalah hoaks.
Total ratusan paket disiapkan sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekitar.
Jagung, menurut Arief, merupakan komoditas strategis nasional yang berperan penting dalam industri pangan.
Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mendesak Polri mengusut tuntas kasus kematian tidak wajar diplomat Kementerian Luar NegeriĀ Arya Daru Pangayunan.
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Wahyu memerinci penambahan anggaran tersebut. Mulai dari belanja pegawai Rp4,8 triliun.
Para penonton diimbau untuk menjaga ketertiban selama pertandingan dan tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas umum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved