Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zita Anjani mempertanyakan fraksi yang tidak mendukung adanya fit and proper test dalam pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta yang baru.
Menurutnya, dengan adanya fit and proper test bisa mengetahui kapasitas calon wagub tersebut.
"Ya aneh saja, kenapa kok enggak setuju (ada fit and proper test). Kenapa kok Gerindra enggak setuju? Justru jadi pertanyaan publik," ujar Zita di kawasan Monas, Jakarta, Selasa (28/1).
Fraksi PAN, kata Zita, mendukung adanya fit and proper test pemilihan cawagub DKI Jakarta secara terbuka.
Baca juga: Revitalisasi Monas Kejahatan Lingkungan
Menurutnya, tidak ada yang perlu disembunyikan mengenai sosok cawagub tersebut.
Beberapa fraksi di DPRD DKI yang menyatakan dukunganya soal fit and proper test ialah Partai Solidaritas Indonesia, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai NasDem
Namun, sebelumnya, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik menyebut dua cawagub yang diajukan tidak perlu menjalankan uji kepatutan dan kelayan mengingat keduanya sudah mumpuni di bidang masing-masing.
"Katanya calonnya top, sudah pasti orang-orang terbaik. Kenapa takut ada fit and proper test?" singgung Zita.
Zita juga mengatakan, kemampuan dan kriteria sosok wagub yang baru harus setara dengan wagub sebelumnya, Sandiaga Uno. Sandiaga dianggap Zita paham betul mengenai seluk beluk permasalahan di Ibu kota.
"(Wagub) sebelumnya paham betul kan (mengenai Jakarta). Tapi kan nyalon jadi calon wakil presiden dan ternyata enggak kepilih. Jadi, paling enggak (wagub yang baru) skalanya enggak kalah sama Pak Sandiaga Uno," tutur Zita.
Warga DKI, katanya, perlu tahu siapa sosok yang pas menggantikan Sandiaga Uno.
"Kalau Pak Sandiaga Uno kan sudah terbukti melalui kampanye terbuka dan sebagainya. Kami mau calon yang betul-betul berkualitas dan harusnya tidak takut dengan ide fit n proper test terbuka," tandas Zita. (OL-1)
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
Ia mengatakan pergantian tersebut dilakukan untuk regenerasi partai mengingat Muzani telah menjadi Sekjen Partai Gerindra sejak partai berdiri pada 2008.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai penunjukan Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra.
Dia memastikan mengemban tugas sebagai sekjen dengan penuh tanggung jawab. Menteri Luar Negeri (Menlu) itu bakal mempedomani Muzani yang telah mengabdi sebagai sekjen selama 17 tahun.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani.
Dasco mempersilahkan partai politik (parpol) untuk menyampaikan sikapnya masing-masing. Keputusan tentang pemilihan kepala daerah itu akan diambil bersama-sama dengan seluruh partai.
Desakan untuk membatalkan pasal-pasal tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengamanan Zat Adiktif semakin menguat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved