Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zita Anjani mempertanyakan fraksi yang tidak mendukung adanya fit and proper test dalam pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta yang baru.
Menurutnya, dengan adanya fit and proper test bisa mengetahui kapasitas calon wagub tersebut.
"Ya aneh saja, kenapa kok enggak setuju (ada fit and proper test). Kenapa kok Gerindra enggak setuju? Justru jadi pertanyaan publik," ujar Zita di kawasan Monas, Jakarta, Selasa (28/1).
Fraksi PAN, kata Zita, mendukung adanya fit and proper test pemilihan cawagub DKI Jakarta secara terbuka.
Baca juga: Revitalisasi Monas Kejahatan Lingkungan
Menurutnya, tidak ada yang perlu disembunyikan mengenai sosok cawagub tersebut.
Beberapa fraksi di DPRD DKI yang menyatakan dukunganya soal fit and proper test ialah Partai Solidaritas Indonesia, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai NasDem
Namun, sebelumnya, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik menyebut dua cawagub yang diajukan tidak perlu menjalankan uji kepatutan dan kelayan mengingat keduanya sudah mumpuni di bidang masing-masing.
"Katanya calonnya top, sudah pasti orang-orang terbaik. Kenapa takut ada fit and proper test?" singgung Zita.
Zita juga mengatakan, kemampuan dan kriteria sosok wagub yang baru harus setara dengan wagub sebelumnya, Sandiaga Uno. Sandiaga dianggap Zita paham betul mengenai seluk beluk permasalahan di Ibu kota.
"(Wagub) sebelumnya paham betul kan (mengenai Jakarta). Tapi kan nyalon jadi calon wakil presiden dan ternyata enggak kepilih. Jadi, paling enggak (wagub yang baru) skalanya enggak kalah sama Pak Sandiaga Uno," tutur Zita.
Warga DKI, katanya, perlu tahu siapa sosok yang pas menggantikan Sandiaga Uno.
"Kalau Pak Sandiaga Uno kan sudah terbukti melalui kampanye terbuka dan sebagainya. Kami mau calon yang betul-betul berkualitas dan harusnya tidak takut dengan ide fit n proper test terbuka," tandas Zita. (OL-1)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, dari karir militer cemerlang, kiprah politik, hingga terpilih menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia.
Warga menyampaikan bahwa mereka merasa sangat terbantu dengan kehadiran SPPG Terjun Medan Marelan dan Partai Gerindra.
Keberangkatan Mirwan bersama istrinya untuk menunaikan ibadah umrah memicu sorotan publik.
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8. Telusuri perjalanan karier militer, jejak politik, hingga visi Asta Cita untuk Indonesia Emas.
Dasco mengaku belum mengetahui apakah penolakan kader itu menjadi pertimbangan bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
FRAKSI Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menyatakan keberatan terhadap rencana pemotongan subsidi pangan murah sebesar Rp300 miliar dalam RAPBD DKI 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved