Mensesneg Minta Setop Revitalisasi Monas, Ketua DPRD: Wajar Itu

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendukung keputusan Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang meminta proyek revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas) disetop sementara. Hari ini, DPRD melakukan rapat tertutup dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membahas polemik tersebut.

"Saya rasa wajar (putusan Mensesneg), karena bukan apa-apa, itu kan pengelolaannya (berada di tangan) ketua dewan pengarah, Mensesneg. Gubernur sebagai sekretaris pengarah harusnya ajak ngobrol dulu baru ditindak lanjut. Ini kan dia langsung ditindaklanjuti (garap proyek revitalisasi Monas)," ujar Prasetyo di lantai 10 Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/1).

Prasetyo menyampaikan apa yang ia lihat dalam sidak ke kawasan selatan Monas pada Senin (27/1), tidak ada ruang untuk resapan air.

"Kata eksekutif bisa buat resapan air. Pas saya cek ke lapangan kemarin saya melihat bawahnya dicor, atasnya dikasih batu alam. Itu kan berarti ada suatu pembohongan publik. Nah itu yang saya pertanyakan," ujar Prasetyo

"Memotong pohon tuh ada aturannya loh. Saya kemarin koordinasi sama Dinas Lingkungan Hidup, ini katanya enggak betul. Semua harus terkoordinasi dan Monas itu adalah central icon ibu kota bos," imbuhnya.

Baca juga: DPRD dan Pemprov DKI Bahas Polemik Revitalisasi Monas

Rapat dimulai sejak pukul 11.00 WIB dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (CKTRP) Heru Hermawanto dan Kepala Seksi Pelayanan UPK Monas Irfal Guci dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Blessmiyanda.

Adapun anggota DPRD yang hadir ialah Wakil Ketua DPRD dari Gerindra M Taufik, lalu Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PAN Zita Anjani, Wakil Ketua Komisi D dari Fraksi Nasdem Nova Harivan Paloh, Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono.(OL-5)