ANGGOTA Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth mempertanyakan latar belakang perusahaan pemenang tender revitalisasi Monas, PT Bahana Prima Nusantara. Ia menanyakan mengapa Dinas Cipta Karya, Pertanahan dan Tata Ruang (Citata) memilih perusahaan tersebut sebagai pemenang tender.
"Bapak bisa jelasin kenapa perusahaan tender itu bisa menang, padahal kantornya abal-abal, nebeng dipercetakan pula. Enggak jelas itu pak. Katanya mereka pernah membangun Masjid Agung di Sumatra Barat, tapi mana data profile company-nya? Saya mau bapak tunjukkan ke kami data lengkap mereka," kata Kenneth kepada Kepala Dinas Citata DKI Jakarta, Heru Hermawanto, di ruang Komisi D Gedung DPRD, Jakarta, Rabu (22/1).
Kenneth menambahkan, seharusnya kontraktor yang mengerjakan revitalisasi Monas harus memiliki track record yang baik dan mumpuni. Pasalnya, ia menyebut Monas sebagai cagar budaya tidak boleh sembarangan dirombak.
"No offense saja nih pak, saya kenal Pak Heru orang yang baik. Jangan sampai Pak Heru kena masalah gara-gara tender ini. Saya juga ingin yang mengerjakan Monas ini tidak ecek-ecek," imbuhnya.
Baca juga: DPRD Minta Moratorium Proyek Revitalisasi Monas
Heru berdalih pihaknya tidak membatasi siapa saja yang boleh ikut dalam proses tender pelaksanaan revitalisasi Monas. Proyek tersebut berdasarkan hasil sayembara Desain revitalisasi kawasan Medan Merdeka, dan Interior Tugu Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat.
"Dalam konteks lelang tidak dibatasi mana saja yang ikut, berasal dari daerah mana saja. Yang pasti harus sudah ada Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)," kata Heru.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Adrian Untayana melalui media sosial mencurigai lokasi kantor PT Bahana Prima Nusantara. Menurut Justin, alamat perusahaan tersebut berada di Jl. Nusa Indah No 33, Ciracas, Jaktim.
Pagu anggaran penataan kawasan Monas yang diajukan pada APBD 2019 terlampir nilai proyek Rp147 miliar. Sementara, penawaran pemenang lelang Rp64 miliar. Dinas Citata pun menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp71,3 miliar.(OL-5)
