Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PDIP menilai bencana banjir yang mengepung DKI Jakarta tidak lepas dari buruknya tata kelola lingkungan. Mutu kepemimpinan kepala daerahnya juga berkaitan dengan tragedi yang menelan puluhan korban jiwa berikut ribuan warganya mengungsi.
"Banjir di ibu kota negara cermin rusaknya tata kelola lingkungan. Dengan mempelajari kepemimpinan Jokowi, Ahok, dan Djarot Syaiful Hidayat ketika menjadi Gubernur DKI, juga kepemimpinan Tri Rismharini Wali Kota Surabaya, Hendrar Prihadi atau Hendi, Wali Kota Semarang, persoalan pencegahan dan pengendalian banjir itu merupakan ukuran mutu kepemimpinan kepala daerah yang baik," terang Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan resmi, Sabtu (4/1).
Menurut dia, Semarang yang secara topografis tidak jauh beda dengan Jakarta menghadapi ancaman karena naiknya muka air laut termasuk Surabaya juga tidak kalah kompleks. Namun, melalui program komprehensif, terarah, fokus, dan pemimpinnya yang memahami persoalan lapangan, kebijakan yang diberikan sangat jelas pencegahan banjir.
"Kedua kota besar tersebut terbukti efektif mengendalikan dan mencegah banjir. Karena itulah apa yang terjadi di Jakarta tidak bisa diatasi dengan membagi nasi bungkus ketika banjir," katanya.
Hasto mengatakan tragedi banjir di Jakarta tidak bisa dibelokkan akar persoalannya dengan menyalahkan hulu sungai. Banjir merupakan persoalan kepemimpinan dan manajemen.
Baca juga: Kerja Bakti Pascabanjir Mulai Dilakukan
"Pernyataan selebar apa pun sungai di Jakarta, selama air dari selatan dibiarkan bebas mengalir ke daerah pesisir termasuk Jakarta, bukanlah pernyataan yang bijak dan cenderung cuci tangan," paparnya.
Mengenai sikap PDIP menilik banjir di beberapa daerah, khususnya di DKI, PDIP melalui Badan Penanggulangan Bencana Partai bergerak cepat melakukan evakuasi dan bantuan ke rakyat. Tidak hanya itu, dapur umum di DKI, Bekasi, dan Bogor serta beberapa daerah lain langsung didirikan.
“Partai hadir dengan seluruh nilai-nilai kemanusiaan. Ribka Ciptaning, Sadar Restu, Max Rulland, dan Adi Wijaya memimpin langsung program kemanusiaan tersebut. Kemampuan salah satu dapur umum di DPD PDI Perjuangan DKI bisa memberikan makanan sehat dan bergizi minimum 3.500 nasi kotak per hari. Aksi kemanusiaan ini untuk rakyat kecil tanpa membeda-bedakan pilihan politiknya," ungkapnya.
Langkah jangka panjang, kata dia, Rakernas I PDIP secara khusus akan menaruh perhatian pada persoalan tersebut.
"Tujuannya untuk melahirkan kebijakan komprehensif di dalam mencegah dan mengendalikan banjir untuk dijalankan bagi seluruh kepala daerah dari PDIP," pungkasnya. (OL-2)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem
Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan menekankan pentingnya untuk menjalin silaturahmi antar tokoh politik bangsa.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved