Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
PDIP menilai bencana banjir yang mengepung DKI Jakarta tidak lepas dari buruknya tata kelola lingkungan. Mutu kepemimpinan kepala daerahnya juga berkaitan dengan tragedi yang menelan puluhan korban jiwa berikut ribuan warganya mengungsi.
"Banjir di ibu kota negara cermin rusaknya tata kelola lingkungan. Dengan mempelajari kepemimpinan Jokowi, Ahok, dan Djarot Syaiful Hidayat ketika menjadi Gubernur DKI, juga kepemimpinan Tri Rismharini Wali Kota Surabaya, Hendrar Prihadi atau Hendi, Wali Kota Semarang, persoalan pencegahan dan pengendalian banjir itu merupakan ukuran mutu kepemimpinan kepala daerah yang baik," terang Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan resmi, Sabtu (4/1).
Menurut dia, Semarang yang secara topografis tidak jauh beda dengan Jakarta menghadapi ancaman karena naiknya muka air laut termasuk Surabaya juga tidak kalah kompleks. Namun, melalui program komprehensif, terarah, fokus, dan pemimpinnya yang memahami persoalan lapangan, kebijakan yang diberikan sangat jelas pencegahan banjir.
"Kedua kota besar tersebut terbukti efektif mengendalikan dan mencegah banjir. Karena itulah apa yang terjadi di Jakarta tidak bisa diatasi dengan membagi nasi bungkus ketika banjir," katanya.
Hasto mengatakan tragedi banjir di Jakarta tidak bisa dibelokkan akar persoalannya dengan menyalahkan hulu sungai. Banjir merupakan persoalan kepemimpinan dan manajemen.
Baca juga: Kerja Bakti Pascabanjir Mulai Dilakukan
"Pernyataan selebar apa pun sungai di Jakarta, selama air dari selatan dibiarkan bebas mengalir ke daerah pesisir termasuk Jakarta, bukanlah pernyataan yang bijak dan cenderung cuci tangan," paparnya.
Mengenai sikap PDIP menilik banjir di beberapa daerah, khususnya di DKI, PDIP melalui Badan Penanggulangan Bencana Partai bergerak cepat melakukan evakuasi dan bantuan ke rakyat. Tidak hanya itu, dapur umum di DKI, Bekasi, dan Bogor serta beberapa daerah lain langsung didirikan.
“Partai hadir dengan seluruh nilai-nilai kemanusiaan. Ribka Ciptaning, Sadar Restu, Max Rulland, dan Adi Wijaya memimpin langsung program kemanusiaan tersebut. Kemampuan salah satu dapur umum di DPD PDI Perjuangan DKI bisa memberikan makanan sehat dan bergizi minimum 3.500 nasi kotak per hari. Aksi kemanusiaan ini untuk rakyat kecil tanpa membeda-bedakan pilihan politiknya," ungkapnya.
Langkah jangka panjang, kata dia, Rakernas I PDIP secara khusus akan menaruh perhatian pada persoalan tersebut.
"Tujuannya untuk melahirkan kebijakan komprehensif di dalam mencegah dan mengendalikan banjir untuk dijalankan bagi seluruh kepala daerah dari PDIP," pungkasnya. (OL-2)
Demokrat, kata Herman, sebagai partai penyeimbang ketika Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Demokrat resmi gabung ke pemerintah di penghujung periode kedua Jokowi.
Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030.
Titiek Soeharto ucapkan selamat atas terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres VI di Bali.
Megawati Soekarnoputri kembali terpilih sebagai Ketua Umum PDIP untuk periode 2025-2030 dalam Kongres ke-6 di Bali. Dukungannya solid dari Rakernas dan kongres.
Secara umum dia mengatakan bahwa Megawati ingin supaya partai berlambang kepala banteng itu tetap solid secara organisasi dengan memiliki frekuensi yang sama.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengenang sosok almarhum Kwik Kian Gie sebagai ekonom yang konsisten berpihak kepada rakyat dan tidak pernah lelah memperjuangkan kepentingan publik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan menunjuk juru bicara eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai komisaris di BUMD PT Jakpro.
MANTAN Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menemui mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat (1/8).
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved