Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewi Tanjung, mengaku siap dilaporkan balik terkait laporannya soal dugaan rekayasa dalam kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan.
"Ya nggak apa-apalah, kan itu haknya Pak Novel juga mau laporkan saya balik. Masak saya harus bilang wow gitu kan, masak saya harus
kaget, saya udah tahu iya kan?"; kata Dewi di Polda Metro Jaya, Senin (11/11).
Dewi juga mengaku siap meladeni pihak-pihak yang akan melaporkan dirinya dengan tuduhan menyebarkan hoaks dan fitnah.
"Suruh saja mereka membuktikan dimana hoaksnya, bohongnya, fitnahnya iya kan? Kalau mereka mau melaporkan dengan hoaks, fitnah, segala macam dia harus membuktikan itu juga," tuturnya.
Dewi Ambarwati alias Dewi Tanjung hari ini memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi laporannya dalam kasus itu. Dalam pemeriksaan tersebut, Dewi mengaku dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik Polda Metro Jaya.
Baca juga: Polisi Bekasi Tangkap Pencuri Bermodus Ganjal ATM
Terkait materi pemeriksaannya, Dewi mengatakan penyidik juga menanyakan apakah dirinya pernah melihat dan mengenal Novel Baswedan secara langsung serta tanggapannya soal kasus itu.
"Sudah pernah lihat belum, kenal Pak Novel tidak? Saya bilang tidak kenal Pak Novel, iya kan? Lalu apalagi ya, ya sekitar kasus penyiraman saja yang ditanyakan, tanggapan saya, masyarakat ya begitu," tutur Dewi.
Adapun alasan Dewi melaporkan Novel Baswedan adalah karena dirinya ragu kebenaran dalam insiden penyiraman air keras dan luka-luka yang diderita Novel.
Dia menyebutkan banyak kejanggalan dalam kasus tersebut sehingga dia melaporkan hal itu ke Polda Metro Jaya. Laporan Dewi terhadap Novel tercatat dengan nomor LP/7171/XI/2019/PMJ/Dit. Krimsus. (OL-1)
Novel Baswedan menduga ada intervensi dalam kasus izin pengelolaan tambang nikel di Konawe Utara.
Novel masih meyakini TWK merupakan strategi untuk melengserkan sejumlah pegawai KPK. Sebab, data nilai tes itu tidak pernah diserahkan kepada eks pegawai maupun publik.
Di tengah praktik korupsi yang terus merajalela dan pelemahan KPK yang semakin nyata, pemerintah dan DPR seharusnya dapat memikirkan cara pemberantasan korupsi yang efektif dan tegas.
MANTAN Penyidik KPK Novel Baswedan menilai keterangan saksi Rossa Purbo Bekti soal Firli Bahuri membocorkan informasi OTT kasus suap PAW penting ditindaklanjuti.
Novel menilai gugatan yang dilayangkan oleh Agustiani Tio Fridelina kepada Rossa merupakan bentuk serangan balik secara personal.
Namun demikian, hanya disampaikan secara singkat karena mereka tengah berada di tengah-tengah acara yang sedang berjalan.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved