Mempermudah Layanan Menuai Investasi

AKSES dan kualitas detail dari suatu informasi menjadi salah satu poin penting bagi investor untuk mengambil keputusan dalam investasi. Hal itu disadari betul oleh Pemprov DKI Jakarta yang kemudian membentuk Jakarta Investment Center (JIC) sebagai platform utama dalam menarik investas

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Benni Aguscandra menjelaskan JIC dibentuk atas prakarsa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai optimalisasi Mal Pelayanan Publik yang memberikan layanan penanaman modal satu pintu. JIC diharapkan dapat meningkatkan investasi di DKI Jakarta melalui Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

"Fungsi pokoknya sebagai wadah pertemuan pengembangan potensi daerah, membuka peluang investasi dan sektor unggulan, serta memfasilitasi permasalahan penanaman modal dalam merealisasikan investasi di Jakarta," tutur Benni di Jakarta, baru-baru ini.  
JIC juga memfasilitasi investor yang akan menjalin kerja sama melalui skema kerja sama pemerintah daerah dan badan usaha, menyediakan jasa pengembangan kemampuan dan konsultasi melalui qualified consultant, dan menyebarluaskan informasi tentang peluang investasi di Jakarta.

Benni menilai, setelah JIC beroperasi selama setahun, menunjukkan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan investasi di DKI Jakarta. Saat ini banyak investor dalam dan luar negeri memanfaatkan layanan JIC.

Untuk memudahkan investor, JIC dilengkapi dengan inovasi layanan Geo 3 Augmented Reality agar investor melihat peta investasi di Jakarta dan potensi lahan untuk tempat investasi yang sesuai dengan minat investor.

Aplikasi ini bisa mempermudah layanan perizinan dan nonperizinan yang membutuhkan kejelasan lokasi dan mewujudkan keterbukaan informasi dalam hal data dan informasi ketataruangan, pembangunan gedung, serta data lain yang dimiliki instansi Pemprov DKI Jakarta.  

Sejumlah upaya telah dilakukan JIC untuk menarik investasi ke Jakarta. Di antaranya ialah matchmaking, sosialisasi, business forum, focus group discusion, dan kegiatan lain. Sepanjang 2019 setidaknya ada 20 kegiatan pertemuan dengan para pengusaha dan investor, baik dari sektor UMKM maupun investor mancanegara.

"Kegiatan forum bisnis yang digelar JIC pun tak hanya di dalam negeri, tapi juga mendatangi langsung negara yang potensial sebagai investor seperti Australia dan Inggris," ucap Benni.
 
Kolaborasi dengan UMKM

Benni menambahkan, dalam mendorong investasi pihaknya tak hanya fokus pada perusahaan besar, tapi juga mendorong pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu penggerak investasi.

"Kami kerap mempertemukan pelaku UMKM dengan para investor potensial. Terakhir September lalu, kami mengadakan matchmaking kemitraan usaha antara perusahaan daerah, perusahaan PMA, dan PMDN dengan pelaku UMKM."

Ditjen Bea dan Cukai juga dilibatkan untuk memaparkan skema kemudahaan impor tujuan ekspor industri kecil menengah sebagai fasilitas dari Bea Cukai dalam memfasilitasi perdagangan dan industri berbasis ekspor.
Dengan begitu, harga produk IKM makin kompetitif karena ada penghematan ongkos bahan baku.

"Dalam kegiatan itu JIC lebih berperan memberikan informasi perizinan usaha bagi pelaku UMKM mulai tahap pengajuan izin, penerbitan izin, hingga realisasi investasi. Legalitas usaha ini penting bagi pelaku UMKM yang ingin menjalin kemitraan dengan perusahaan besar," tuturnya.
 
Terus meningkat
Dengan berbagai kemudahan dan fasilitas terhadap investor itu, Jakarta kini terus menunjukkan peningkatan realisasi investasi dari tahun ke tahun, bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Pada 2017, misalnya, di awal kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, DKI Jakarta menduduki posisi sebagai provinsi dengan realisasi investasi (PMDN dan PMA) tertinggi di Indonesia, yakni mencapai Rp108,6 triliun. Tren tersebut terus berlanjut pada 2018 yang meningkat mencapai Rp114,2 triliun.

Adapun pada 2019 total realisasi investasi di DKI Jakarta sepanjang Januari sampai September mencapai Rp95,6 triliun atau sekitar 15,9% dari total realisasi investasi di Indonesia sebesar Rp601,3 triliun.

Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Agus Pambagio menilai saat ini pelayanan mal pelayanan publik di DKI Jakarta sudah baik. Masyarakat sudah dapat mengurus perizinan dengan mudah dan cepat.

Namun, menurut Agus, kunci masuknya investasi ke suatu daerah bukan hanya soal kemudahan izin dan singkatnya proses perizinan, tetapi juga ada faktor nonteknis yang turut berperan.

"Misalnya soal keamanan. Apabila memang banyak preman, tentu investasi sulit masuk. Ini harus menjadi perhatian bagi Pemprov DKI agar perlu penyempurnaan dan perbaikan terkait keamanan di Jakarta," tukas Agus. (Dro/S5-25)