Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
SEKRETARIS Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan membeberkan penemuan ganjil terkait usulan anggaran DKI.
Selain temuan kejanggalan atas lem aibon oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), ada sejumlah anggaran yang janggal dengan nilai fantastis tercantum dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI tahun 2020.
"Ada (penganggaran) buku folio untuk program wajib belajar sebesar Rp 78,8 miliar. Itu membeli 1.063.287 buah buku, suku dinas pendidikan Jakarta Selatan. Lalu pembelian tenis meja Rp8,9 miliar, ballpoint yang beredar kan anggaranya Rp124 miliar, tapi setelah kita sisir totalnya Rp579 miliar," ungkap Misbah di Kantor Populi Center, Jakarta Barat, Rabu (6/11).
Baca juga: 8 BUMD DKI Ajukan Anggaran Rp11,16 Triliun
Penemuan tersebut, lanjutnya, seharusnya Gubernur Anies Baswedan menindak tegas jajaran birokrasinya.
"Jadi tidak hanya menyalahkan sistem e-budgetingnya, tapi ini ada problem di karakter birokrasinya dia (Anies). Ini ada problem karakter, karakter integritas yang anti korupsi," kata Misbah
"Satu sisi oke leh memperbaiki okelah memperbaiki sistemnya, tapi yang paling penting adalah merubah karakter birokrasi agar tidak korupsi," lanjutnya.
Menurutnya, setiap tahun Gubernur DKI harusnya mengeluarkan standar belanja barang dan jasa. pasalnya, setiap item barang yang mau dibeli sebenarnya sudah diatur dalam kebijakan gubernur itu sendiri.
"Memang ini menimbulkan masalah ketika akumulasi total pembeliannya jadi sangat besar. Kalau kita lihat satu-satu per item sebenarnya masih sesuai, tapi yang jadi pertanyaan setiap pembelian bolpoin saja satuan harganya berbeda2,ada yang per pack, lusin, ada yang pakai penjumlahan dengan jumlah murid di seluruh DKI," kata Misbah.
Usulan anggaran DKI itu memang masih berubah sampai penetapan APBD 2020. Namun, kata Misbah, jika tidak dipantau oleh anggota dewan dan publik, ada kemungkinan potensi perencanaan korupsi terjadi. (OL-8)
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Dengan dihapuskannya PT, setiap partai pemilu bisa mengajukan capres-cawapres di Pilpres 2029. Dengan begitu, para putra terbaik bangsa punya kesempatan jauh lebih besar untuk nyapres.
Akankah keduanya bakal memenangi pertandingan? Seberapa besar faktor Anies dan Jokowi dalam ikut menentukan sang kampiun?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Anies yang diusung oleh Partai NasDem sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024
Anies pun turun mencoba ikut memanen kol bersama para petani
Masyarakat menginginkan Indonesia yang lebih adil dan adil makmur bagi semua, bukan untuk sebagian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved