Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
WAKIL Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Oman Rohman Rakinda mengungkapkan pihaknya akan memanggil Anggota DPRD Fraksi PSI, William Aditya Sarana.
Pemanggilan tersebut terkait penyampaian William perihal temuan anggaran lem aibon sebesar Rp82,8 miliar.
"Kami tadi sudah kuorum, sepakat mengundang saudara William untuk menjelaskan kepada kami di BK. Sebetulnya apa yang terjadi. Ini terkait laporan dari masyarakat tentang dugaan pelanggan etik ya," jelas Oman di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/11).
Baca juga: William: Demi Rakyat Saya Siap Kehilangan Jabatan
Oman menyatakan bahwa pihaknya belum mengambil kesimpulan apakah tindakan Wiliam sudah menyalahi kode etik atau tidak. Namun, ia menilai memang ada aturan etik antara hubungan kerja DPRD dengan Pemprov DKI.
"Memang kita diminta untuk kritis. Tapi, apa yang disampaikan oleh William itu bagus kritis, tapi berikutnya kritisnya harus adil, profesional dan proporsional. Nah ini yang akan kita dalami," terang Oman.
Menurut Oman, William bisa dikenakan kena sanksi dugaan pelanggaran kode etik atae Keputusan DPRD DKI Jakarta Nomor 34/2006 Pasal 13 ayat 2.
"Kita dalami belum sampai melanggar etik atau gimana hanya ada aturan di DPRD etik pasal 13. Inikan kaitannya dengan SKPD. Artinya pembahasan DPRD itu menyangkut hubungan anggota DPRD dengan eksekutif," kata Oman
"Aduan itu dilanggar atau melanggar etik itu belum kita sampaikan. Kita memberikan kesempatan kepada saudara William untuk menjelaskan kepada kami," tandasnya. (OL-8)
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Mahendra menyebut pihaknya tidak membuka akses KUAPPAS 2020 lantaran hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menegaskan akam menghapus anggaran-anggaran tidak penting dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020.
Chaidir menampik jika pengunduran diri Edy karena ditekan oleh pihak tertentu. Pasalnya Dinas Pariwisata sempat membuat kehebohan terkait anggaran Rp5 miliar untuk membayar influencer.
Dengan dihapuskannya PT, setiap partai pemilu bisa mengajukan capres-cawapres di Pilpres 2029. Dengan begitu, para putra terbaik bangsa punya kesempatan jauh lebih besar untuk nyapres.
Akankah keduanya bakal memenangi pertandingan? Seberapa besar faktor Anies dan Jokowi dalam ikut menentukan sang kampiun?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Anies yang diusung oleh Partai NasDem sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024
Anies pun turun mencoba ikut memanen kol bersama para petani
Masyarakat menginginkan Indonesia yang lebih adil dan adil makmur bagi semua, bukan untuk sebagian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved