Peningkatan E-Budgeting Bukan Jaminan tiada Korupsi APBD

PENINGKATAN kualitas sistem e-budgeting yang hendak dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak menjamin amannya anggaran dari korupsi.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan ada tiga unsur utama yang harus dijaga guna mengamankan anggaran dari aksi korupsi.

Pertama adalah alat dan kedua adalah teknologi yang digunakan.

"Setelah keduanya itu masih ada 'brain' atau otak atau si pengguna sistem dan teknologi. Jadi sistem dan alat boleh ditingkatkan tapi tidak boleh menampikkan bahwa faktor manusia juga penting untuk tetap diawasi. Manusia itu bukan malaikat pasti ada waktu-waktu dia membuat kesalahan," ungkap Robert saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (3/11).

Baca juga: Golkar Dukung Peningkatan Sistem E-Budgeting

Menurutnya godaan sangat besar dalam mengusulkan anggaran ditemui oleh tiap SKPD. Setiap jajaran SKPD login atau masuk ke sistem e-budgeting maka saat itu ia bebas untuk bisa memasukkan apa saja hanya tinggal mengklik satuan harga yang tertera di e-catalogue. Sehingga, Robert menegaskan di sinilah koreksi dan kontrol harus tegas dilakukan.

Dalam membenahi sistem e-budgeting, Robert pun sependapat dengan Anies bahwa harus ada fitur penyaringan (filter) dan verifikasi dari atasan terhadap usulan yang diajukan oleh jajaran SKPD.

"Filtering dan verifikasi itu harus digarisbawahi. Kalau e-budgeting dibenahi adalah suatu terobosan tetapi tetap pembinaan dan pengawasan harus dilakukan. Potensi penyimpangan besar sekali, karena APBD DKI sangat besar. Tahun depan diproyeksikan Rp89,9 triliun atau Rp95 triliun jika tidak dikoreksi," tukasnya.(OL-8)