PSI: RKPD 2020 Ada Lalu Tiada

ANGGOTA Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI William Aditya Sarana mempertanyakan komitmen transparansi yang ditegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah DKI Syaefullah mengatakan sudah mengunggah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 yang menjadi cikal bakal Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020 ke situs resmi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI di apbd.jakarta.go.id.

Wiliam menyebut RKPD memang sempat diunggah pada Jumat (11/10) pukul 11.00 WIB ini. Namun, unggahan RKPD itu kemudian hilang, beberapa jam kemudian.

"RKPD 2020 sempet naik di apbd.jakarta.go.id td pagi, terus turun lagi dalam hitungan jam. Ada apa ini?" tanya William dalam pesan singkat kepada Media Indonesia, Jumat (11/10).

Baca juga: DPRD DKI Minta Penetapan AKD Rampung 20 Oktober

Ia menyebut hal itu menegaskan Pemprov DKI tidak serius berkomitmen dalam hal transparansi anggaran. Dalam situs tersebut hanya ada anggaran 2016 hingga 2019.

"Ada masalah serius terkait komitmen transparansi anggaran oleh Pemprov DKI," tegasnya.

Sebelumnya, dalam konferensi pers, Jumat (11/10), Sekretaris Daerah DKI Jakarta Syaefullah mengatakan sudah mengunggah RKPD 2020 ke situs Bappeda. Namun, KUAPPAS 2020 yang sudah diajukan ke DPRD DKI sejak Juli lalu belum bisa diunggah.

Hal itu disebabkan KUAPPAS baru bisa diunggah saat pembahasan di DPRD dimulai. Sementara itu, pembahasan belum dapat dilakukan karena alat kelengkapan dewan hingga saat ini belum terbentuk. (OL-2)