Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta masih menunggu arahan pemerintah pusat serta solusi dari UNHCR untuk para pengungsi asing yang menempati gedung eks kodim di Kalideres, Jakarta Barat.
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah mengatakan hingga kini belum ada arahan lanjutan dari pemerintah pusat. DKI masih menunggu upaya lebih lanjut dari UNHCR untuk menangani pengungsi asing yang hendak mencari suaka ke negara ketiga itu.
"Sampai saat ini kami belum ada araha lebih lanjut. Kami juga sebetulnya menunggu karena ini kan domain utamanya tanggung jawab ada pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan," kata Irmansyah, Kamis (26/9).
Irmansyah menegaskan permasalahan pengungsi asing menjadi pelik karena negara ketiga seperti Selandia Baru, Australia, serta Amerika Serikat tidak lagi menerima pencari suaka atau imigran tetap.
"Mereka negara ketiga kan sedang menutup dari resettlement. Jadi kami sebagai negara transit juga tidak bisa memaksa mereka ke sana," ungkapnya.
Irmansyah yang pernah menjabat wakil Wali Kota Jakarta Selatan berharap ada upaya lebih dari UNHCR untuk bisa melakukan negosiasi dengan negara-negara lain, agar mau menerima imigran untuk upaya permukiman kembali tersebut.
"Kami sebetulnya berharap ada fight lebih dari UNHCR untuk memperjuangkan para pengungsi asing ini. Karena sebetulnya ini ranahnya mereka," imbuhnya.
Di sisi lain, apabila pemerintah pusat memberikan instruksi kepada Pemprov DKI untuk menyediakan tempat bagi pengungsi, pihaknya siap.
"Kami siap. Seperti kemarin yang sudah kami lakukan. Pak Gubernur buktikan mau memberi atas dasar kemanusiaan tapi ini kan harus ada solusi konstruktifnya agar tidak terus-menerus," tegasnya.
Sebelumnya, sebanyak 1.500 pengungsi ditampung sejak 14 Juli di Kalideres, Jakarta Barat dan mendapat bantuan dari Pemprov DKI. Namun, karena tidak adanya itikad baik dari UNHCR dalam menangani pengungsi, Pemprov menghentikan bantuan pada 31 Agustus dan meminta UNHCR memindahkan pengungsi.
baca juga: Sejumlah Jalur Trans Jakarta Dialihkan
Namun, setelah pemindahan banyak pengungsi yang kembali ke gedung eks kodim karena biaya hidup untuk pemindahan dari UNHCR sudah habis. Meski demikian, Dinas Sosial DKI menegaskan bantuan telah berhenti sepenuhnya.(OL-3)
AS akan memberlakukan larangan perjalanan dan segera mencabut visa AS yang diberikan kepada pejabat Kolombia serta semua sekutu dan pendukungnya.
Rusia mengkonfirmasi bahwa pemimpin rezim Suriah yang digulingkan Bashar al-Assad dan keluarganya diberikan suaka oleh negara tersebut.
PRESIDEN Suriah yang digulingkan, Bashar al-Assad, beserta keluarganya tiba di Moskow pada Minggu (8/12). Pemerintah Rusia menawari mereka suaka, menurut laporan kantor berita negara Rusia.
RUSIA mengatakan Presiden Suriah Bashar al-Assad mengeluarkan perintah untuk transisi kekuasaan secara damai sebelum ia mengundurkan diri dan meninggalkan negara itu.
Lee Hsien Yang, putra pendiri Singapura, Lee Kuan Yew, mendapatkan suaka lima tahun di Inggris setelah merasa teraniaya di negaranya sendiri.
Ia terbang ke negara itu beberapa jam setelah meninggalkan negaranya di tengah-tengah krisis politik dan diplomatik terkait pemilu Juli lalu yang disengketakan.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) RI mengungkapkan bahwa sudah ada 58 warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak operasi penindakan imigran di Amerika Serikat hingga saat ini.
PEMERINTAHAN Presiden Donald Trump tengah mendorong pelaksanaan deportasi massal dengan target ambisius yaitu mendeportasi satu juta imigran tanpa dokumen.
AKSI penggerebekan imigrasi oleh otoritas federal di berbagai titik di Los Angeles, Amerika Serikat, telah menyulut kecemasan luas di kalangan warga imigran.
Lebih dari 100 imigran ilegal dan lebih dari selusin anggota militer aktif ditahan setelah serangan terhadap sebuah klub malam bawah tanah di Colorado Springs.
Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem menyatakan AS memiliki hak hukum untuk menggunakan Kamp Tahanan Teluk Guantanamo untuk menahan migran ilegal.
Presiden Trump menandatangani memorandum yang mengarahkan pemerintah federal menyiapkan pangkalan Angkatan Laut AS di Guantanamo Bay, Kuba, menampung migran ilegal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved