Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Merry Hotma mendorong agar revisi Peraturan Daerah (Perda) No 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) segera diajukan eksekutif untuk dibahas setelah alat kelengkapan dewan terbentuk.
Merry yang pada periode sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) khawatir dengan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun pusat serta swasta tidak lagi berkaca pada perda itu.
Merry menyebut sejumlah pembangunan yang tidak ada dalam Perda RDTR yakni rumah down payment (DP) Rp0 yang digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Iya kami kan khawatir bahwa infrastruktur yang ada tidak berdasarkan perda yang ada. Banyak memang yang harus diakomodasi dalam perda," kata Merry dihubungi Media Indonesia, Sabtu (7/9).
Merry menjelaskan Perda RDTR wajib diperbarui lima tahun sekali sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Revisi ini tercantum dalam Pasal 16 dan Pasal 23 serta Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasal 81, 82, 88, 90, dan 91.
Baca juga: Sekda DKI Targetkan PK Perda RDTR Selesai Pekan Depan
Merry menegaskan Pemprov DKI dengan dipimpin oleh Sekretaris Daerah DKI tengah melakukan peninjauan kembali (PK) pertama terhadap Perda RDTR sejak ditetapkan pada tahun 2014.
"Ya mereka masih dalam proses PK. Belum diajukan ke kami. Kami dorong nanti secepatnya karena harus menyesuaikan dengan dinamika kota," tegasnya.
Menurutnya, perubahan Perda RDTR wajib dilakukan paling lambat tahun depan guna menata kawasan dan mengakomodir pembangunan yang ada.
"Semisal rumah DP Rp0 itu pasti tidak hanya butuh rumah di situ tapi juga fasilitas sosial, fasilitas umum, fasilitas kesehatan, jalan lingkungannya bagaimana, transportasi massalnya. Kita harus pikirkan itu sebagai penataan kawasan," tuturnya.
Seperti diketahui, program janji kampanye rumah DP Rp0 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru terealisasi tahun ini. Rumah DP Rp0 pertama resmi selesai dan siap digunakan yakni Nuansa Pondok Kelapa di Jakarta Timur. Rumah itu akan menampung 780 kepala keluarga.
Selanjutnya Pemprov DKI juga telah membidik dua lokasi lainnya untuk dibangun rumah DP Rpp yakni Pulogebang dan Cilangkap.(OL-5)
Ia menyebutkan, hal itu pasti akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Salah satu pedagang di sekitar lokasi, Rizal mengaku banjir telah merendam area lingkar luar Jakarta ini sejak Minggu (8/3).
Siapa pun yang melakukan pelanggaran terhadap itu akan dikenakan sanksi berat.
Gubernur Pramono Anung menerbitkan surat edaran agar warga DKI Jakarta melapor ke RT/RW atau kelurahan sebelum mudik Lebaran.
Penataan ini mencakup perbaikan badan jalan, trotoar, hingga sistem drainase guna mengantisipasi genangan air.
Strategi ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI untuk meminimalisasi risiko banjir dan titik genangan yang sering mengganggu mobilitas warga saat puncak musim hujan.
Azis memaparkan data mengejutkan terkait tumpang tindih lahan desa dengan kawasan hutan. Dari total 83.462 desa di Indonesia, tercatat 36.095 desa berada di dalam kawasan hutan.
Jepang telah menjadikan geosains sebagai basis pengambilan keputusan tertinggi.
Pramono mengingatkan agar permasalahan tata ruang itu tidak diperparah dengan kebiasaan warta membuang sampah sembarangan.
Ia menjelaskan, perubahan tata ruang yang tidak terkendali turut memengaruhi daya tampung air di wilayah Jabodetabek.
The HUD Institute meninjau perencanaan kota mandiri di tengah dorongan pembangunan perumahan dan menyoroti pentingnya integrasi tata ruang regional.
Kementerian ATR bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepakat memperkuat fungsi kehutanan pada lahan-lahan milik PTPN I.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved