Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Merry Hotma mendorong agar revisi Peraturan Daerah (Perda) No 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) segera diajukan eksekutif untuk dibahas setelah alat kelengkapan dewan terbentuk.
Merry yang pada periode sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) khawatir dengan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun pusat serta swasta tidak lagi berkaca pada perda itu.
Merry menyebut sejumlah pembangunan yang tidak ada dalam Perda RDTR yakni rumah down payment (DP) Rp0 yang digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Iya kami kan khawatir bahwa infrastruktur yang ada tidak berdasarkan perda yang ada. Banyak memang yang harus diakomodasi dalam perda," kata Merry dihubungi Media Indonesia, Sabtu (7/9).
Merry menjelaskan Perda RDTR wajib diperbarui lima tahun sekali sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Revisi ini tercantum dalam Pasal 16 dan Pasal 23 serta Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasal 81, 82, 88, 90, dan 91.
Baca juga: Sekda DKI Targetkan PK Perda RDTR Selesai Pekan Depan
Merry menegaskan Pemprov DKI dengan dipimpin oleh Sekretaris Daerah DKI tengah melakukan peninjauan kembali (PK) pertama terhadap Perda RDTR sejak ditetapkan pada tahun 2014.
"Ya mereka masih dalam proses PK. Belum diajukan ke kami. Kami dorong nanti secepatnya karena harus menyesuaikan dengan dinamika kota," tegasnya.
Menurutnya, perubahan Perda RDTR wajib dilakukan paling lambat tahun depan guna menata kawasan dan mengakomodir pembangunan yang ada.
"Semisal rumah DP Rp0 itu pasti tidak hanya butuh rumah di situ tapi juga fasilitas sosial, fasilitas umum, fasilitas kesehatan, jalan lingkungannya bagaimana, transportasi massalnya. Kita harus pikirkan itu sebagai penataan kawasan," tuturnya.
Seperti diketahui, program janji kampanye rumah DP Rp0 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru terealisasi tahun ini. Rumah DP Rp0 pertama resmi selesai dan siap digunakan yakni Nuansa Pondok Kelapa di Jakarta Timur. Rumah itu akan menampung 780 kepala keluarga.
Selanjutnya Pemprov DKI juga telah membidik dua lokasi lainnya untuk dibangun rumah DP Rpp yakni Pulogebang dan Cilangkap.(OL-5)
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
Ia menekankan, kebijakan tersebut tidak menjadi kendala bagi Pemprov DKI. Menurutnya, Jakarta telah memiliki kesiapan birokrasi.
Pemprov DKI perlu menempatkan perlindungan warga Jakarta sebagai prioritas utama.
Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan strategi agar tempat wisata di Ibu Kota tetap kondusif ketika terjadi lonjakan wisatawan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan fasilitas pengolahan sampah tersebut direncanakan dibangun di tiga lokasi strategis.
PEMERINTAH Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta resmi menyediakan layanan TransJabodetabek rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta (SH2) pada Kamis (12/3).
Azis memaparkan data mengejutkan terkait tumpang tindih lahan desa dengan kawasan hutan. Dari total 83.462 desa di Indonesia, tercatat 36.095 desa berada di dalam kawasan hutan.
Jepang telah menjadikan geosains sebagai basis pengambilan keputusan tertinggi.
Pramono mengingatkan agar permasalahan tata ruang itu tidak diperparah dengan kebiasaan warta membuang sampah sembarangan.
Ia menjelaskan, perubahan tata ruang yang tidak terkendali turut memengaruhi daya tampung air di wilayah Jabodetabek.
The HUD Institute meninjau perencanaan kota mandiri di tengah dorongan pembangunan perumahan dan menyoroti pentingnya integrasi tata ruang regional.
Kementerian ATR bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepakat memperkuat fungsi kehutanan pada lahan-lahan milik PTPN I.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved