Wacana Gabung Jakarta, Depok dan Bekasi Bakal Turun Kelas

DIREKTUR Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai wacana bergabungnya kota Depok dan Bekasi ke Provinsi DKI Jakarta akan membuka ruang polemik.

Polemik tersebut, lanjut Robert, akan menyoal pada perspektif otonomi, di mana Depok dan Bekasi yang seolah  'turun kelas' karena kehilangan hak-hak politiknya bila bergabung dengan Jakarta.

"Mereka mau enggak turun kelas, dari sekarang daerah otonom, DPRDnya ada, anggarannya (APBD) ada, walikotanya dipilih, untuk kemudian hilang semua itu. Jadilah dia sebagai kota administrasif, nah itu turun kelas. Buat saya ini keberanian yang nekat, bunuh diri atau memang naif," ujar Robert saat dihubungi, Minggu (25/8).

Sebaliknya bila memakai perspektif fiskal, tutur Robert akan ada peluang positif pada bidang ekonomi yang didapatkan kota Depok dan Bekasi bila bergabung dengan Jakarta.

Baca juga : Pembentukan Bogor Raya Dinilai Akan Temui Hambatan Berlapis

"Orientasi mereka fiskal, menggiurkan uang Jakarta. Depok dan Bekasi banyak kontribusi untuk Jawa Barat tapi yang kembali ke mereka dikit, mereka membayangkan kalau mereka gabung ke Jakarta balik kontribusinya besar tapi hilang otonominya," imbuh Robert.

Robert lantas menawarkan opsi lain alih-alih dilakukannya penggabungan wilayah kota Bekasi dan Depok ke Provinsi DKI Jakarta hingga pemekaran kota Bogor menjadi provinsi baru, yakni dengan memperkuat kerja sama dan memperjelas komunikasi politik antarkepala daerah tersebut.

"Buat saya kerja sama ini jadi opsi yang sangat mungkin, dilapisi dengan komunikasi politik antar pemimpin agar lebih terbuka hak dan kewajibannya untuk dibicarakan lebih jauh," jelasnya.

Meskipun demikian, Robert menilai apabila penggabungan kota Depok dan Bekasi ke Provinsi DKI Jakarta benar terealisasi, hal tersebut akan menjadi suatu persitiwa sejarah di tengah banyaknya daerah-daerah yang menginginkan melakukan pemekaran. (OL-7)