Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
DIREKTUR Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai wacana bergabungnya kota Depok dan Bekasi ke Provinsi DKI Jakarta akan membuka ruang polemik.
Polemik tersebut, lanjut Robert, akan menyoal pada perspektif otonomi, di mana Depok dan Bekasi yang seolah 'turun kelas' karena kehilangan hak-hak politiknya bila bergabung dengan Jakarta.
"Mereka mau enggak turun kelas, dari sekarang daerah otonom, DPRDnya ada, anggarannya (APBD) ada, walikotanya dipilih, untuk kemudian hilang semua itu. Jadilah dia sebagai kota administrasif, nah itu turun kelas. Buat saya ini keberanian yang nekat, bunuh diri atau memang naif," ujar Robert saat dihubungi, Minggu (25/8).
Sebaliknya bila memakai perspektif fiskal, tutur Robert akan ada peluang positif pada bidang ekonomi yang didapatkan kota Depok dan Bekasi bila bergabung dengan Jakarta.
Baca juga : Pembentukan Bogor Raya Dinilai Akan Temui Hambatan Berlapis
"Orientasi mereka fiskal, menggiurkan uang Jakarta. Depok dan Bekasi banyak kontribusi untuk Jawa Barat tapi yang kembali ke mereka dikit, mereka membayangkan kalau mereka gabung ke Jakarta balik kontribusinya besar tapi hilang otonominya," imbuh Robert.
Robert lantas menawarkan opsi lain alih-alih dilakukannya penggabungan wilayah kota Bekasi dan Depok ke Provinsi DKI Jakarta hingga pemekaran kota Bogor menjadi provinsi baru, yakni dengan memperkuat kerja sama dan memperjelas komunikasi politik antarkepala daerah tersebut.
"Buat saya kerja sama ini jadi opsi yang sangat mungkin, dilapisi dengan komunikasi politik antar pemimpin agar lebih terbuka hak dan kewajibannya untuk dibicarakan lebih jauh," jelasnya.
Meskipun demikian, Robert menilai apabila penggabungan kota Depok dan Bekasi ke Provinsi DKI Jakarta benar terealisasi, hal tersebut akan menjadi suatu persitiwa sejarah di tengah banyaknya daerah-daerah yang menginginkan melakukan pemekaran. (OL-7)
Total kasus HIV/AIDS di Kota Depok lima bulan terakhir (Januari-Mei) 2025 sebanyak 171 kasus, menurun dibanding tahun lalu.
PEDAGANG beras di Kota Depok, Jawa Barat mengeluhkan isu beras oplosan yang saat ini tengah ramai beredar. Pasalnya isu tersebut berdampak signifikan terhadap aktivitas jual beli.
PENGENALAN dan pemahaman atas sejarah dan objek bersejarah serta aturannya selayaknya diketahui masyarakat Depok, terutama para pelajar dan guru sejarahnya sebagai stakeholders.
Dampaknya, akses jalan satu-satunya menuju wilayah Kelurahan Cilangkap dan sekitarnya ditutup sementara.
Lurah Sukamaju Baru Nurhadi mengatakan pihak Kelurahan bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah memanggil kedua pihak.
Tanah longsor di Sukamaju Baru dan Harjamukti timbul karena air hujan yang meresap ke dalam tanah sehingga memicu pergerakan tanah.
Kebijakan desentralisasi di Indonesia kini perlu dikaji ulang secara kritis dan diarahkan ulang secara strategis,
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
DIRJEN Otonomi Daerah Akmal Malik menyebut perlu penguatan desentralisasi pada program-program strategis nasional, seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.
Nilai-nilai otonomi yang dimiliki oleh daerah tidak semuanya menghasilkan harapan yang sama bagi daerah.
Otonomi daerah sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan.
Dikatakan selama dua dekade ini, lebih dari 400 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah terkena kasus hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved