Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin memberikan penghargaan kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya atas prestasinya dalam pengungkapan kasus penipuan pengadaan CPNS dan mafia properti dengan omzet miliaran rupiah.
"Selamat kepada Polri atas prestasi yang diraih dalam pengungkapan dua kasus yang menjadi atensi publik dan berhubungan dengan reformasi birokrasi," ujar Menteri Syafruddin dalam acara Penghargaan Anggota Polri Berprestasi sera Peluncuran Anugerah ASN 2019, di
Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Selasa (20/8).
Menurutnya, pengungkapan dua kasus ini merupakan bentuk nyata institusi kepolisian dalam mendorong dan mengawal perjalanan reformasi birokrasi di Indonesia.
Kasus penipuan pengadaan CPNS yang telah berlangsung dari 2011 hingga 2018 telah merusak fokus kinerja pemerintah membangun sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pembangunan Smart ASN sebagai pilar penyangga masa depan bangsa.
"Kita ingin memiliki bibit ASN terpilih dan yang terbaik, bukan yang dititipkan atau lulus tanpa kemampuan," ujar dia.
Menpan-RB mengatakan pemerintah menginginkan rekrutmen CPNS yang baik, profesional, bersih dan tanpa melalui calo.
Baca juga: Perluasan Ganjil Genap di DKI Diklaim Kurangi Polusi Udara
"Jangan ada yang bermain dengan proses rekrutmen CPNS. Jangan ada yang bermain dengan semua hal yang menghambat birokrasi. Yang membuat birokrasi lamban, berbelit dan tidak responsif harus dikikis habis," kata Syafruddin.
Adapun untuk mendorong penguatan kapasitas ASN nasional, Kemenpan-RB menginisiasi kerja sama dengan beberapa universitas ternama internasional.
Syafruddin menekankan ke depan kinerja ASN harus bertumpu pada universitas sebagai pilar keilmuan dan membudayakan riset dalam pola kerja. Dia juga menegaskan kasus mafia properti sangat mengganggu pelayanan pemerintah pada sektor properti dan agraria.
"Adanya mafia properti ini dapat mengacaukan pertumbuhan investasi, karena akses pelayanan jasa keuangan menjadi sulit dan tumpang
tindih," ujar mantan Wakapolri ini.
Kapolda Metro Jaya dalam sambutan yang dibacakan oleh Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Wahyu Hadiningrat, mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Menpan-RB terkait pengungkapan kasus mafia properti dan penipuan pengadaan CPNS karena memiliki peran besar dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Indonesia.
Hadir dalam acara ini, Sesmen Kemenpan-RB Dwi Wahyu Atmaji, Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang, seluruh Deputi Kementerian PAN-RB. Selain itu, hadir pula seluruh pejabat utama di lingkungan Polda Metro Jaya. (OL-1)
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin, mengatakan bahwa Kejaksaan tidak menerima laporan terkait adanya penggeledahan tersebut.
Kemampuan teknis dalam mengemudi tidaklah cukup untuk menekan angka kecelakaan.
Bea Cukai kolaborasi dengan Polda Sulsel dan Kejaksaan Tinggi Kalbar guna memperkuat sinergi penegakan hukum, pemberantasan penyelundupan, dan menciptakan iklim bisnis.
Takbiran dapat digelar di masjid, musala, atau tempat yang sudah dipersiapkan.
Endi mengatakan, jumlah tersebut berasal dari sejumlah satuan kerja mulai dari tingkat Mabes Polri sampai Polda.
ENAM kepolisian daerah (polda) menyelenggarakan Tactical Floor Game (TFG) kesiapan pengelolaan arus lalu lintas mudik serta libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
PRESIDEN Prabowo Subianto disebut masih belum puas terhadap penyederhanaan birokrasi pemerintah. Kepala Negara menilai proses birokrasi saat ini masih cukup berbelit dan perlu diperbaiki.
Permentan 15/2025 Permudah Petani Peroleh Pupuk Bersubsidi
Yogi Firmansyah, merupakan aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan dan sedang Kuliah S2 di Magister Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
REVISI Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggap berpotensi mengancam masa depan birokrasi di Indonesia
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
PRESIDEN Prabowo Subianto diminta untu menumpas raja kecil yang disebutnya sendiri dalam Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabya, Senin (10/2).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved