Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
Dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019, dipastikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui usulan penyertaan modal daerah (PMD) PT Pembangunan Sarana Jaya untuk pengadaan lahan hunian DP 0 rupiah.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan anggaran PMD yang disetujui sebesar Rp 800 miliar untuk pengadaan lahan hunian DP 0 rupiah.
"Itu termasuk yang disetujui oleh Komisi B Komisi C dan juga Banggar jadi rasanya DPRD mendorong DP 0 lebih luas," kata pria yang akrab disapa Sani seusai rapat KUPA-PPAS 2019 di ruang serbaguna, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, (13/8).
Dalam rapat itu, anggota Komisi C Cita Mega menjelaskan, untuk BUMD yang diberikan PMD kepada PT Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp 800 miliar telah disetujui.
"Dengan rinciannya pengadaan tanah hunian DP 0% sebesar Rp 550 miliar, pembelian tanah di jalan Cikini Raya sebesar 250 miliar, dengan ini komisi C menyetujui," sebutnya.
Sebelumnya, pengajuan anggaran itu sempat disoroti Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Dimana agar Pemprov DKI agar memanfaatkan hunian DP 0 rupiah secara tepat sasaran kepada masyarakat menengah ke bawah.
Pras juga mengusulkan agar pembangunan hunian DP 0 rupiah selanjutnya tidak menyertakan pembangunan parkiran mobil.
"Perlu digaris bawah supaya tidak ada masyarakat yang tidak berpunya justru memiliki rumah DP 0. Pemprov mendorong agar masyarakat bawah memiliki rumah. Jangn sampai beralih ke masyarakat yang menengah ke atas," sebutnya
Diketahui Pemprov DKI Jakarta membacakan usulan PMD yang diajukan Badan Usaha Milik Daerah dalam rapat KUPA-PPAS 2019 Senin (12/8) lalu.
BUMD yang mengajukan PMD pada APBD-P 2019 ini salah satunya PT Pembangunan Sarana Jaya. Sarana Jaya mengajukan PMD sebesar Rp 800 miliar untuk pengadaan lahan hunian DP 0 rupiah. Dengan demikian anggaran APBD 2019 yang sebelumnya sebesar Rp 1,8 triliun menjadi Rp 2,6 triliun. (OL-09)
Asia Pacific Cities for Health and Development (APCAT) Summit 2026 menyebut kebijakan KTR di Jakarta sejalan dengan semangat APCAT.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta normalisasi kali cakung lama untuk penanganan banjir
Prakiraan cuaca Jakarta dan sekitarnya malam ini, Kamis 29 Januari 2026. Waspada hujan lebat disertai petir di Jakarta Selatan dan wilayah penyangga.
Menurut Heru, hingga saat ini Dinas Bina Marga telah menindaklanjuti sekitar 6.000 titik jalan berlubang selama musim penghujan. J
Saat ini daya tampung Pelabuhan Muara Angke hanya berkisar 400 hingga 500 kapal.
Menurut Josephine, alokasi anggaran yang sangat besar tersebut seharusnya mampu mendorong kinerja Dinas LH menjadi jauh lebih optimal, khususnya dalam menangani persoalan sampah di Ibu Kota.
Letaknya yang strategis di samping JIS menjadikannya salah satu titik potensial untuk pengembangan wisata urban di Jakarta Utara.
Menurut Pramono, dengan dukungan konektivitas tersebut, penyelenggaraan kegiatan berskala besar di JIS dan Ancol akan lebih mudah dijangkau masyarakat.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selaku pemegang saham mayoritas melakukan perubahan pada susunan Dewan Komisaris Transjakarta
Pemprov DKI Jakarta terapkan WFH dan PJJ akibat cuaca ekstrem Januari 2026. Simak durasi kebijakan dan aturan lengkap dari Gubernur Pramono Anung.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengimbau pekerja swasta dan aparatur sipil negara (ASN) di DKI Jakarta menerapkan work from home atau bekerja dari rumah akibat cuaca ekstrem yang melanda DKI
Dinas Bina Marga sebenarnya sudah mengenal dan mulai menggunakan material beton porus maupun aspal porus yang memiliki kemampuan menyerap air.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved