DPRD DKI Setujui Penambahan Dana Hunian DP Nol Rp800 Miliar

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan anggaran PMD yang disetujui sebesar Rp 800 miliar untuk pengadaan lahan hunian DP 0 rupiah.

"Itu termasuk yang disetujui oleh Komisi B Komisi C dan juga Banggar jadi rasanya DPRD mendorong DP 0 lebih luas," kata pria yang akrab disapa Sani seusai rapat KUPA-PPAS 2019 di ruang serbaguna, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, (13/8).

Dalam rapat itu, anggota Komisi C Cita Mega menjelaskan, untuk BUMD yang diberikan PMD kepada PT Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp 800 miliar telah disetujui.

"Dengan rinciannya pengadaan tanah hunian DP 0% sebesar Rp 550 miliar, pembelian tanah di jalan Cikini Raya sebesar 250 miliar, dengan ini komisi C menyetujui," sebutnya.

Sebelumnya, pengajuan anggaran itu sempat disoroti Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Dimana agar Pemprov DKI agar memanfaatkan hunian DP 0 rupiah secara tepat sasaran kepada masyarakat menengah ke bawah.

Pras juga mengusulkan agar pembangunan hunian DP 0 rupiah selanjutnya tidak menyertakan pembangunan parkiran mobil.

"Perlu digaris bawah supaya tidak ada masyarakat yang tidak berpunya justru memiliki rumah DP 0. Pemprov mendorong agar masyarakat bawah memiliki rumah. Jangn sampai beralih ke masyarakat yang menengah ke atas," sebutnya

Diketahui Pemprov DKI Jakarta membacakan usulan PMD yang diajukan Badan Usaha Milik Daerah dalam rapat KUPA-PPAS 2019 Senin (12/8) lalu.

BUMD yang mengajukan PMD pada APBD-P 2019 ini salah satunya PT Pembangunan Sarana Jaya. Sarana Jaya mengajukan PMD sebesar Rp 800 miliar untuk pengadaan lahan hunian DP 0 rupiah. Dengan demikian anggaran APBD 2019 yang sebelumnya sebesar Rp 1,8 triliun menjadi Rp 2,6 triliun. (OL-09)