Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
Dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019, dipastikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui usulan penyertaan modal daerah (PMD) PT Pembangunan Sarana Jaya untuk pengadaan lahan hunian DP 0 rupiah.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan anggaran PMD yang disetujui sebesar Rp 800 miliar untuk pengadaan lahan hunian DP 0 rupiah.
"Itu termasuk yang disetujui oleh Komisi B Komisi C dan juga Banggar jadi rasanya DPRD mendorong DP 0 lebih luas," kata pria yang akrab disapa Sani seusai rapat KUPA-PPAS 2019 di ruang serbaguna, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, (13/8).
Dalam rapat itu, anggota Komisi C Cita Mega menjelaskan, untuk BUMD yang diberikan PMD kepada PT Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp 800 miliar telah disetujui.
"Dengan rinciannya pengadaan tanah hunian DP 0% sebesar Rp 550 miliar, pembelian tanah di jalan Cikini Raya sebesar 250 miliar, dengan ini komisi C menyetujui," sebutnya.
Sebelumnya, pengajuan anggaran itu sempat disoroti Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Dimana agar Pemprov DKI agar memanfaatkan hunian DP 0 rupiah secara tepat sasaran kepada masyarakat menengah ke bawah.
Pras juga mengusulkan agar pembangunan hunian DP 0 rupiah selanjutnya tidak menyertakan pembangunan parkiran mobil.
"Perlu digaris bawah supaya tidak ada masyarakat yang tidak berpunya justru memiliki rumah DP 0. Pemprov mendorong agar masyarakat bawah memiliki rumah. Jangn sampai beralih ke masyarakat yang menengah ke atas," sebutnya
Diketahui Pemprov DKI Jakarta membacakan usulan PMD yang diajukan Badan Usaha Milik Daerah dalam rapat KUPA-PPAS 2019 Senin (12/8) lalu.
BUMD yang mengajukan PMD pada APBD-P 2019 ini salah satunya PT Pembangunan Sarana Jaya. Sarana Jaya mengajukan PMD sebesar Rp 800 miliar untuk pengadaan lahan hunian DP 0 rupiah. Dengan demikian anggaran APBD 2019 yang sebelumnya sebesar Rp 1,8 triliun menjadi Rp 2,6 triliun. (OL-09)
Kerja sama ini mencakup pembangunan infrastruktur di berbagai bidang, seperti transportasi publik, penyediaan air bersih, dan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.
Kepala Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih, Murni Luciana Naibaho mengungkapkan, ratusan tokoh masyarakat dari tiga kelurahan yang dikukuhkan sebagai agen perubahan.
Saat ini petugas sedang berupaya menangani banjir kiriman yang terjadi di 51 Rukun Tetangga (RT) di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur dengan mengoperasikan sejumlah pompa air.
Narasi sejarah Jakarta selama ini terlalu menonjolkan peran lokal dan mengabaikan kontribusi daerah lain.
Kader Dasawisma telah bekerja secara nyata sebagai pasukan terdepan dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Justru Bandung, Jawa Barat, yang menempati posisi pertama sebagai kota termacet di dunia versi perusahaan teknologi geolokasi global.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved