Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
IZIN Mendirikan Bangunan (IMB) fondasi Intermediate Treatment Facility (ITF) atau Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) di Sunter, Jakarta Utara, telah terbit.
PT Jakarta Propertindo (Jakpro) akan segera membangun fondasi pengolah sampah menjadi tenaga listrik itu dan direncanakan selesai dalam waktu 4-6 bulan.
"Saat ini kita sedang mempersiapkan 'soil test' untuk mengetahui karakter tanah, kedalamannya. Pembangunan fondasi juga sedang proses lelang," kata Sekretaris Perusahaan Jakpro Hani Sumarno dalam konferensi pers di Balai Kota, Rabu (24/7).
Hani menyebut ITF Sunter akan dikelola oleh PT Jakarta Solusi Lestari (JSL), perusahaan yang dibentuk oleh Jakpro dengan perusahaan yang bergerak di sektor pembangkit listrik dari Finlandia, Fortum.
"Jakpro memiliki saham 20% di JSL. Nanti JSL akan mengoperasikan secara penuh ketika ITF telah selesai dibangun," ungkapnya.
Baca juga: ITF Sunter Kurangi Ketergantungan Jakarta pada Bantargebang
Sementara itu, pihaknya juga telah menyelesaikan resettlement action plan (RAP) yakni merelokasi warga yang terdampak atas pembangunan ITF. RAP dilakukan juga sebagai syarat yang harus dipenuhi agar Jakpro bisa memperoleh pinjaman dana dari lembaga pembiayaan global.
"Jadi syaratnya memang banyak di antaranya memastikan bahwa ada RAP, membuat warga yang terdampak minimal kehidupan barunya sama dengan yang sebelumnya. Artinya dari segi kesejahteraan tidak terganggu meski pindah," ungkapnya.
Peletakan batu pertama ITF Sunter diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta pada 20 Desember 2018 dan ditargetkan mampu memproduksi sampah sebesar 35 megawatt dengan mengolah sampah sebesar 2.200 ton per hari.
Ditargetkan selesai dibangun 2021, ITF Sunter menghabiskan dana sebesar Rp3,8 triliun.(OL-5)
Letaknya yang strategis di samping JIS menjadikannya salah satu titik potensial untuk pengembangan wisata urban di Jakarta Utara.
Menurut Pramono, dengan dukungan konektivitas tersebut, penyelenggaraan kegiatan berskala besar di JIS dan Ancol akan lebih mudah dijangkau masyarakat.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selaku pemegang saham mayoritas melakukan perubahan pada susunan Dewan Komisaris Transjakarta
Pemprov DKI Jakarta terapkan WFH dan PJJ akibat cuaca ekstrem Januari 2026. Simak durasi kebijakan dan aturan lengkap dari Gubernur Pramono Anung.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengimbau pekerja swasta dan aparatur sipil negara (ASN) di DKI Jakarta menerapkan work from home atau bekerja dari rumah akibat cuaca ekstrem yang melanda DKI
Dinas Bina Marga sebenarnya sudah mengenal dan mulai menggunakan material beton porus maupun aspal porus yang memiliki kemampuan menyerap air.
ANGGOTA Komisi C DPRD DKI Jakarta, Josephine Simanjuntak, menyoroti kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta dalam Rapat Komisi yang berlangsung pada Selasa (20/1).
Keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat kota, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari kelurahan hingga RW.
UMJ membantah keras isu ‘mahar aksi’ dalam demonstrasi BEM soal sampah Tangsel. Kampus menilai tudingan tersebut menyesatkan dan tidak berdasar.
Mulai pekan ini, setiap KK yang sebelumnya menerima dua galon air mineral per minggu, kini akan mendapatkan empat galon air secara rutin selama satu bulan ke depan.
Wali Kota Tangsel memastikan pihaknya telah mengamankan kesepakatan pembuangan sampah ke wilayah Cileungsi untuk mengurai penumpukan.
Dalam tuntutannya, BEM UMJ mendesak Wali Kota Tangsel bertanggung jawab atas terjadinya penumpukan sampah, khususnya di wilayah Ciputat dan sekitarnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved