Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGELOLAAN sampah di Indonesia merupakan tanggung jawab jangka panjang yang bersifat sistemik dan membutuhkan aksi nyata secara kolektif oleh seluruh elemen masyarakat. Hal yang perlu menjadi urgensi adalah upaya untuk meninjau kembali cara kita memproduksi, mengonsumsi, dan merawat lingkungan secara bersama-sama melalui kolaborasi antara komunitas, pemerintah, dan pelaku usaha, termasuk produsen.
Secara bersamaan, tren prioritas dan pola konsumsi masyarakat kini juga telah berkembang. Riset NielsenIQ (NIQ) di Indonesia tahun 2025 menunjukkan adanya pergeseran terhadap aspek kesejahteraan (wellness), termasuk peningkatan fokus pada kesehatan emosional dan mental, serta kebutuhan akan panduan yang tepercaya dan informasi transparan. Sebanyak 69% konsumen di Indonesia kini mementingkan aspek emosional dan mental dibandingkan lima tahun lalu .
Hal ini tentu mencerminkan konsumen semakin bertindak secara sadar dan penuh pertimbangan dalam memilih sebuah produk atau merek. Kondisi tersebut mendorong para pelaku usaha untuk tidak hanya menghadirkan kualitas produk yang unggul, tetapi juga menunjukkan komitmen keberlanjutan yang kredibel dan transparan pada setiap proses produksinya .
Pergeseran tren kebutuhan konsumen yang semakin mengarah ke aspek keberlanjutan menjadi praktik penting perlu diimplementasikan agar relevan dengan kebutuhan. Sehingga, sustainability leadership atau kepemimpinan dalam keberlanjutan menjadi elemen penting yang seharusnya tidak lagi ditentukan oleh angka atau skala semata, melainkan oleh kemauan untuk bertindak lebih cepat dan bertanggung jawab.
Para pelaku usaha didorong untuk menghadirkan solusi yang inklusif secara sosial dan relevan dengan kondisi nyata di masyarakat. Di Indonesia, di mana pola konsumsi berkembang pesat, para pemimpin bisnis memiliki peran moral sekaligus strategis dalam membentuk kebiasaan yang mampu melindungi konsumen dan lingkungan secara berkelanjutan.
Sejalan dengan arah strategi yang menekankan pada kolaborasi lintas sektor dan penguatan rantai nilai pengelolaan sampah, Kao Indonesia sebagai purpose-driven company terus mengembangkan program-program yang selaras dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sekaligus menghubungkan kebutuhan rumah tangga, komunitas, produsen, serta mitra profesional pengelolaan sampah secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Upaya ini juga sejalan dengan implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, yang mendorong tanggung jawab produsen dalam pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah kemasan dengan target pengurangan sebesar 30% di tahun 2029.
Tanggung jawab ESG Kao Indonesia berlandaskan pada filosofi Kirei Lifestyle, yaitu komitmen untuk menciptakan kehidupan yang harmonis antara manusia dan planet (lingkungan) tidak hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan. Kirei menjadi nilai utama dalam inovasi produk yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi dampak lingkungan, serta melibatkan konsumen sebagai mitra dalam menjalani gaya hidup berkelanjutan menuju tercapainya target zero waste.
Melalui perspektif ini, keberlanjutan dipandang sebagai praktik sehari-hari yang dibentuk oleh pilihan, kebiasaan, dan nilai-nilai kolektif, di mana keberlanjutan bukan hanya semata-mata menjadi tanggung jawab perusahaan, namun juga perlu partisipasi aktif dari konsumen sebagai bagian dari rantai proses konsumsi.
Salah satu komitmen nyata yang dilakukan Kao Indonesia adalah melalui peluncuran kolaborasi digital waste take-back (pengambilan kembali sampah) bekerja sama dengan Rekosistem, mitra pengelolaan sampah berbasis clean and climate-tech (teknologi bersih dan iklim). Peluncuran digital waste take-back diresmikan bersamaan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) pada 21 Februari 2026 lalu.
Platform Rekosistem mengintegrasikan layanan pengumpulan kemasan produk dari konsumen dengan sistem pelacakan dan pelaporan yang transparan. Melalui brand catalogue yang tersedia di aplikasi Rekosistem, konsumen dapat memilah kemasan habis pakai produk Kao yang kemudian disetorkan ke Waste Station terdekat.
Program digital waste take-back ini dirancang untuk membantu perusahaan dalam berkontribusi memenuhi kewajiban regulasi sekaligus mengajak konsumen untuk bersama-sama mengolah kemasan habis pakai melalui ekosistem teknologi rantai pasok yang terintegrasi.
Kao Indonesia juga menjalankan berbagai inisiatif pengelolaan kemasan habis pakai lainnya, seperti program Extended Producer Responsibility (EPR) yang berhasil mengumpulkan dan mengelola lebih dari 200 ton sampah kemasan sejenis, pengelolaan popok menjadi bahan bakar alternatif lewat program Merries Senyumkan Lingkungan, Anak KAO (Kreatif, Akitf, Optimis) Bijak Sampah, Kao BERGERAK (Kao Berdayakan Gerakan Masyarakat), dan platform edukasi.
Melalui pendekatan edukasi dan pemanfaatan teknologi, program-program ini bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah di tempat pembuangan akhir sekaligus memberdayakan keluarga dan pemangku kepentingan lokal untuk berpartisipasi dalam solusi ekonomi sirkular.
Selain itu, sebagai bentuk komitmen pada keberlanjutan dan kontribusi nyata terhadap decarbonization, Kao Indonesia telah meluncurkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pabrik Kao Indonesia Karawang dengan kapasitas total 6.53 Mega Watt peak pada tahun 2025. Ini menjadi komitmen nyata dalam menghadirkan sumber energi terbarukan di rantai bisnis yang dijalankan.
Mewujudkan Indonesia yang lebih bersih membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku industri, para thought leaders, hingga publik. Untuk mendukung perjalanan ini, Kao mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut serta dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan indah sejalan dengan gaya hidup Kirei, sebagai bagian dari komitmen bersama menuju masa depan yang berkelanjutan. (H-2)
Anggota DPR RI Arif Riyanto Uopdana mendorong pembangunan TPS 3R dan TPA modern di Pegunungan Bintang demi atasi masalah sampah di Oksibi
Longsor sampah di TPST Bantargebang menjadi peringatan bagi tata kelola sampah Jakarta. Pemprov DKI diminta memperkuat pemilahan dari rumah dan pemberdayaan bank sampah.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan sejumlah langkah strategis untuk mengurangi tekanan pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Bekasi.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Josephine Simanjuntak mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan keikusertaan warga dalam mengatasi permasalahan tersebut.
Walhi Jakarta mengkritik ketergantungan pemerintah pada teknologi RDF dan insinerator. Simak solusi pengelolaan sampah organik yang lebih murah dan efektif.
KLH meminta pemerintah daerah mendirikan tenda khusus berupa stasiun penampungan sampah yang terpilah untuk sampah makanan dan sampah kemasan plastik.
Pengembangan aspal dengan campuran sampah plastik bernilai rendah, seperti kantong keresek, bermanfaat untuk mengurangi sampah dan meningkatkan infrastruktur jalan.
BUKIT sampah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung, Kota Depok, longsor dan menutup aliran Sungai Pesanggrahan. Akibatnya, tebing permukiman penduduk ambrol.
"timbulan sampah di bulan Ramadan justru tercatat naik 20% dikarenakan jumlah sisa makanan dan sampah kemasan,"
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved