Sistem Daring, Jastip Masuk Sekolah Merebak

JEMARI BA, 55, lincah memencet tombol layar sentuh ponsel brand asal Korea Selatan di tangannya. Sambil mengerutkan dahi, ia seakan memikirkan nama selanjutnya yang akan dihubungi.

Upaya yang ia lakukan semata hanya ingin anak bungsunya masuk ke SMA Negeri 1 Kota Bekasi. Sekolah tersebut merupakan tempat impian anaknya yang kini baru lulus dari salah satu SMP Negeri di wilayah yang sama.

BA yang saat ini dikenal sebagai seorang pengusaha sukses mengaku memiliki beberapa kerabat yang dekat dengan pengusaha daerah. Sehingga, ia yang tak sempat mengurusi anak untuk masuk sekolah tahun ajaran 2019-2020 meminta mereka membantu mengurus.

Tak tanggung, BA pun menjanjikan beberapa kerabatnya uang tunai dengan jumlah yang tidak sedikit. Uang tersebut sebagai imbalan bagi siapa yang berhasil memasukan anaknya ke SMAN 1 Kota Bekasi.

“Anak saya merengek minta masuk ke SMA Negeri 1, kalau harus bayar ya saya bayar,” kata BA, Jumat (21/6).

Peluang jasa titip masuk sekolah nyatanya masih ada meskipun sistem PPDB tahun ajaran 2019-2020 sudah berbasis daring. Di Kota Bekasi, uang jasa titip yang ditawarkan para calo mulai dari Rp5-10 juta per siswa.

“Sekarang sudah banyak calo siswa. Banyak orangtua siswa yang mengadu ke saya. Mereka sempat ditawari oleh para calo untuk bisa menitipkan anaknya masuk sekolah di SMA negeri. Tawarannya mulai dari Rp5 juta, Rp10 juta sampai ada yang Rp50 juta per siswa,” ungkap pengamat pendidikan Kota Bekasi, Kobul Imam.

Baca juga: Presiden Pastikan Sistem Zonasi Sekolah Perlu Dievaluasi

Para calo, biasanya melihat situasi dan kondisi sebelum akhirnya menawarkan jasa mereka pada orangtua siswa. Bila terlihat pusing dengan nasib anaknya, maka mereka beraksi di luar sekolah. Mereka menawarkan jasa ke orangtua siswa untuk bisa memasukan anaknya.

“Modelnya mereka masuknya di sistem zonasi. Jadi nanti Minggu kedua Minggu ketiga dia baru boleh masuk sekolah,” ungkapnya.

Menurut dia, sistem pembatasan kuota membuat banyak oknum calo bermain. Salah satu penyebabnya, kuota yang terbatas tidak imbang dengan jumlah pendaftar. Seperti zonasi kombinasi, misalnya, hanya bisa menampung 120 siswa, namun jumlah pendaftar mencapai 400 siswa.

“Jadi mereka yang daftar dengan jarak rumah lebih jauh bakal tersingkir, jalur ini yang dijadikan peluang,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Cabang Bekasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Herry Pancasila menegaskan tidak ada peluang para calo untuk bisa menitipkan siswa di sekolah. Sebab semua pendaftaran berdasarkan online.

“Mana ada peluang siswa titipan bisa ada, sekarang kan semuanya melalui jalur online,” ucapnya.

Disinggung peluang itu rentan di sistem zonasi, ia membantah. Sebab, secara sistem mereka akan lebih dulu melakukan verifikasi data kependudukan. Sehingga, titik kordinat rumah siswa menjadi penentu.

“Sekali lagi tidak ada peluang untuk calo,” tegasnya.

Herry mengaku sistem zonasi merupakan aturan yang mengadopsi UUD 1945 Pasal 31. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sehingga, mereka yang rumahnya lebih dekat dengan sekolah, peluangnya lebih besar.

“Kalaupun ada siswa dengan nilainya tinggi, tapi kalah di zonasi, bisa saja mencari jalur kombinasi yang mengandalkan nilai,” katanya.

Menurut Herri, semua peluang siswa untuk bisa belajar terbuka lebar. Meskipun saat ini kelulusan SMP negeri yang ada di Kota Bekasi mencapai 42 ribu, sedangkan kapasitas SMAN/SMKN hanya menampung separuhnya.

“Kan bisa ke sekolah swasta, jangan melihat dari sudut sekolah negeri saja, karena kita bersama sekolah swasta itu menghitung daya tampung tahun ajaran ini mencapai 40 ribuan,” tandas dia.(OL-5)