Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
FRAKSI Partai Golkar di DPRD DKI Jakarta belum memutuskan akan memberikan dukungan pada usul hak interpelasi.
Hal itu menyusul keputusan Fraksi Partai Golkar yang ingin melakukan kajian guna mengetahui informasi detil penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bangunan di atas pulau reklamasi.
Sebelumnya, Fraksi Partai NasDem yang diketuai Bestari Barus ingin menggulirkan hak interpelasi guna mendapatkan penjelasan langsung dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penerbitan IMB bangunan pulau reklamasi.
Baca juga : Pemprov DKI Enggan Buat Perda Khusus Tata Ruang Reklamasi
"Kami belum memutuskan. Karena kami dari hasil rapat fraksi kemarin memutuskan untuk membentuk tim untuk mengkaji kebijakan itu," kata Ketua Fraksi Partai Golkar Ashraf Ali saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (18/6).
Menurutnya tim internal Fraksi Partai Golkar telah disusun khusus dengan diisi oleh anggota yang memahami terkait tata usaha negara serta produk hukum negara.
Selain itu, nantinya kajian tim internal Fraksi Partai Golkar akan turut mengambil hasil rapat dengar pendapat yang akan dilakukan oleh Komisi A.
"Rencananya Komisi A akan memanggil SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terkait izin itu untuk meminta penjelasan. Dari hasil rapat itu juga kami akan jadikan pertimbangan," terangnya.
Persoalan pemberian dukungan terhadap pengajuan hak interpelasi pun juga akan turut melibatkan DPP Partai Golkar. Ashraf menuturkan akan turut berkonsultasi dengan pimpinan pusat terkait hal ini.(OL-8)
SELALU ada pilu yang membuat lutut gemetar tiap mendengar ramalan ilmuwan tentang dunia yang makin kerontang.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan ratusan izin usaha pertambangan (IUP) ditangguhkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba).
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai proyek reklamasi di Pulau Pari lebih banyak mudharat daripada manfaat. I
Sayangnya, ekosistem berupa tanaman penyangga pantai, dibiarkan tanpa adanya tanda-tanda reklamasi.
GUBERNUR terpilih DKI Jakarta, Pramono Anung akan menuntut perusahaan pelaku perusakan mangrove di perairan Pulau Pari untuk bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
KKP menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan kepatuhan terhadap aturan pemanfaatan ruang laut.
Kasus Ponpes Al Khoziny menyingkap problem serius mengenai ketidakpatuhan terhadap aturan perizinan bangunan di Indonesia.
Agar proses pembangunan berjalan lancar dan hasilnya memuaskan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan
DI Kota Bekasi, Jawa Barat banyak masjid yang sudah berdiri selama beberapa tahun, namun belum memiliki IMB atau yang sekarang dikenal dengan istilah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Proses pengajuan PBG atau IMB rumah ibadah harus lebih disederhanakan. Pemerintah Kota Bekasi berkewajiban melindungi setiap usaha masyarakat dalam melaksanakan ajaran agama
Jakpro menegaskan lahan ruko pluit masih menjadi milik Jakpro.
Anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo membantah telah memberikan pertolongan kepada para pemilik ruko yang menyerobot lahan fasilitas umum di Pluit, Jakarta Utara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved