Polisi Tambah Barikade Beton di Depan Gedung Bawaslu

Politik Uang di Era Digitalisasi Transaksi Keuangan: Tantangan Sistemis dan Solusi Komprehensif untuk Pemilu yang Adil di Indonesia

POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.

Revisi UU Pemilu Mulai Dibahas, Mardani Ali Ingatkan Ancaman Oligarki Politik

Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.

Pembahasan Revisi UU Pemilu, Anggota Komisi II DPR RI Soroti Lemahnya Integritas Penyelenggara Jadi Ancaman Demokrasi

Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.

Biaya Pilkada Mahal Bukan Salah Sistem, Ini Biang Keroknya

Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.

Bawaslu Sulsel Siapkan Strategi Pengawasan Preventif Jika Pilkada Kembali ke DPRD

MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.

Bawaslu RI Salurkan Bantuan Tahap II untuk Korban Bencana Sumut

Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.

Respons Tuntutan Perkara Pertamina, Febri Diansyah: Paradoks Penegakan Hukum

Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.

MKMK harus Hormati Kewenangan DPR dalam Penunjukan Hakim Konstitusi

Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.

MK Uji Kewenangan Peradilan Militer: Pemerintah Tegaskan tak Ada Impunitas untuk Prajurit TNI

Mahkamah Konstitusi kembali menguji UU Peradilan Militer (UU No. 31/1997) terkait kewenangan mengadili tindak pidana prajurit TNI. P

Alokasi Makan Bergizi Gratis dalam Anggaran Pendidikan Digugat ke MK

Program tersebut merupakan kebijakan penunjang yang tidak seharusnya memangkas alokasi minimal 20% anggaran pendidikan yang bersifat esensial.

DPR Targetkan RUU Pilkada Rampung 2026, Antisipasi Tahapan Pemilu 2029

Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.

Hakim MK Saldi Isra Tegaskan Uji UU tak Boleh Berbasis Kasus Roy Suryo Cs

Hakim MK Saldi Isra menegaskan uji materiil KUHP dan UU ITE tidak boleh bertumpu pada kasus konkret Roy Suryo dkk. Permohonan dinilai masih lemah secara konstitusional.

Ramadan: Madrasah Penyucian Jiwa dan Rekonstruksi Peradaban

Mengatasi Ketimpangan Pendidikan di Indonesia

Humility is Endless: Etika Kepemimpinan yang Sering Hilang dalam Politik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia