Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEPOLISIAN Resor Metro Jakarta Pusat menambah barikade beton di Gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI untuk mengantisipasi terjadi konflik antara petugas kepolisian dan para pengunjuk rasa.
"Penambahan ini supaya memberikan jarak antara yang menyampaikan aspirasi dengan petugas sehingga tidak berhadapan langsung," kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Polisi Sri Widodo, di Jalan Thamrin, Jakarta, Jumat (24/5) malam.
Puluhan barikade beton berbentuk persegi empat dan 'road barrier' itu diangkut menggunakan enam truk. Beton-beton tersebut diturunkan dari truk menggunakan alat berat dan ditempatkan di perempatan depan Gedung Bawaslu RI.
Baca juga: Jokowi Santuni Pemilik Warung Korban Penjarahan di Kawasan Sabang
Pada Kamis (23/5) kemarin, polisi juga sudah mengganti kawat berduri di sepanjang gedung Bawaslu karena kawat sebelumnya sudah banyak yang rusak.
Sementara itu, situasi di sekitar kawasan Jalan Thamrin-Bundaran HI dan Jalan Wahid Hasyim masih ditutup dan dijaga Brimob Mabes Polri. (OL-1)
Bawaslu berupaya mengedukasi pelajar untuk menggunakan hak pilih mereka
Diperlukan persepsi yang sama dalam teknis pelaksanaan kampanye, agar peserta pemilu bisa memahami aturan pelaksanaan berkampanye.
Dalam upaya pengawasan, Bawaslu akan melakukannya menjelang masa kampanye, pada saat kampanye, hingga masa kampanye selesai.
Peserta pemilu bisa melaksanakan pertemuan internal dengan menggelar sosialisasi dan pendidikan politik dengan hanya melibatkan struktur, caleg, dan anggota partai.
Bawaslu akan mengawal terlaksana pemilu yang aman dan damai dengan slogan Jabar Anteng (aman, netral, tenang).
Bawaslu adalah wasit perhelatan pemilu. Untuk menjaga kondusifitas, wasitnya harus mampu dan kapable
Penurunan kepercayaan publik itu merupakan dampak dari putusan kontroversial terkait usia Capres - Cawapres untuk Pemilihan Presiden
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI) mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah naiknya tarif pajak hiburan hingga 75%.
Materi judicial review itu berhubungan dengan desain keserentakan Pilkada Serentak 2024 yang dianggap bermasalah dan melanggar konstitusi.
Permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan presiden (pilpres) telah dilayangkan pada 24 Mei lalu, yang memang menjadi tenggat akhir pengajuan permohonan.
Kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti merdeka dari intervensi politik dan merdeka untuk menegakkan keadilan (freedom from political interference and freedom to do justice).
NEGARA yang dapat dikatakan memiliki pemerintahan konstitusional ialah negara yang pemerintahannya memperhatikan batasan yang ditentukan konstitusi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved